AI Laporan Tahunan 2007 - Gambaran Umum Negara Negara Asia Tenggara Dan Australitahun 2006

FILIPINA, INDONESIA, LAOS, MALAYSIA, MYANMAR, PAPUA NUGINI, SINGAPURA, THAILAND, TIMOR-LESTE, VIET NAM, & AUSTRALIA

AUSTRALIA

Kepala negara: Ratu Elizabeth II, diwakili oleh Michael Jeffery
Kepala pemerintahan: John Howard
Hukuman mati: dihapuskan untuk semua kejahatan
Pengadilan Pidana Internasional: diratifikasi

Kekerasan terhadap perempuan dan rendahnya tingkat penuntutan, serta kurangnya layanan pendukung terhadap perempuan penduduk asli di komunitas pedalaman, merupakan keprihatinan yang serius. Tindakan-tindakan baru pembasmian terorisme merupakan ancaman terhadap hak asasi manusia (HAM). Perundang-undangan baru yang keras terhadap pencari suaka ditolak. Ratusan pengungsi tetap berada dalam posisi tidak menentu di bawah sistem Visa Perlindungan Sementara.

Penduduk asli
Pada bulan Mei, sebuah laporan yang ditulis oleh Crown Prosecutor Australia Tengah mengekspos banyak kasus pelanggaran dan kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak-anak di komunitas penduduk asli yang terpencil. Laporan tersebut mengungkapkan tentang kurangnya layanan dukungan terhadap perempuan penduduk asli di komunitas terpencil, dan kurangnya tindakan yang tepat oleh yang berwenang. Selama kunjungannya ke Australia pada bulan Agustus, Pelapor Khusus Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang perumahan yang memadai mengutarakan keprihatinannya terhadap kondisi rumah yang buruk di komunitas penduduk asli. Pada bulan September, sebuah penyelidikan yang dilakukan menemukan bahwa seorang petugas polisi harus bertanggung jawab terhadap kematian Mulrunji Domadgee, seorang penduduk asli dari Pulau Palm yang sedang berada dalam tahanan, pada tahun 2004.

Kekerasan terhadap perempuan
Komite PBB tentang Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan menyatakan keprihatiannya tentang tingginya tingkat kekerasan terhadap perempuan, dan rendahnya tingkat penuntutan serta penghukuman terhadap kasus-kasus pelanggaran seksual. Komite tersebut juga prihatin tentang masih adanya kekerasan dan diskriminasi yang dihadapi oleh perempuan di kalangan penduduk asli, pengungsi dan komunitas migran. Ada juga keprihatinan tentang kurangnya tindakan yang tepat terhadap perdagangan (trafficking) perempuan untuk dibawa Australia.

Hak asasi manusia (HAM) dan keamanan
Joseph “Jack” Thomas yang didakwa karena pelanggaran yang berhubungan dengan terorisme, menjadi sasaran Perintah Pembatasan yang pertama dari negara itu, yang mengakibatkan adanya pembatasan atas pergerakan dan kebebasannya untuk berasosiasi dan berkomunikasi dengan orang lain. Jaksa Agung menolak rekomendasi-rekomendasi yang diajukan oleh Komite Peninjauan Perundang-undangan Keamanan, termasuk rekomendasi guna menghapus kekuasaan Jaksa Agung untuk mengecap organisasi-organisasi sebagai organisasi “teroris” dan membuatnya menjadi proses pengadilan. David Hicks, seorang warga Australia, memasuki tahun kelima keberadaannya di tahanandi Teluk Guantánamo. Pemerintah Australia terus memberikan dukungan terhadap pengadilan yang dilakukan oleh Komisi Militer Amerika Serikat (AS), yang berada di bawah standar-standar internasional.

Pengungsi dan pencari suaka
Empat puluh tiga orang pencari suaka dari provinsi Papua, Indonesia, diakui sebagai pengungsi setelah tiba di Australia dengan kapal pada bulan Januari. Sesuai dengan perundang-undangan baru yang diajukan oleh pemerintah, semua pencari suaka tanpa dokumentasi yang masuk melalui laut akan diproses di lokasi lain di Samudra Pasifik, dan mereka yang diberi status pengungsi akan ditempatkan di luar Australia. Undang-undang tersebut ditarik oleh Perdana Menteri karena kurangnya dukungan. Pada bulan Oktober, sebuah penyelidikan oleh Komisi HAM dan Kesempatan yang Sama menemukan bahwa Departemen Imigrasi tidak memberikan pelayanan yang memadai terhadap seorang perempuan asal Irak, setelah dia ditahan di tempat yang isinya semua laki-laki, di sebuah pusat penahanan imigrasi. Sekitar 1.100 pengungsi masih tetap berada dalam Visa Perlindungan Sementara yang berlaku tiga tahun. Pada bulan November, Pengadilan Tinggi menyatakan bahwa para pengungsi yang diberi visa ini tidak berhak untuk mendapatkan perlindungan lebih lanjut, apabila setelah tiga tahun mereka tidak bisa membuktikan perlunya dilindungi, dan bila pemerintah mempertimbangkan bahwa negara asal mereka aman.

Laporan/kunjungan AI
Pernyataan
• Australia: Selangkah lebih maju, dua langkah mundur – Amnesty International menyerukan untuk segera menghentikan perundang-undangan yang diajukan untuk menghukum para pencari suaka yang tiba dengan kapal (AI Index: ASA 12/002/2006)
• Australia: “Satu-satu dulu ” – Amnesty International Meminta adanya Deklarasi Australia-Indonesia tentang Penghargaan terhadap HAM (AI Index: ASA 12/003/2006)
• Australia: Surat terbuka kepada Perdana Menteri John Howard yang menyerukan supaya David Hicks dipulangkan (AI Index: ASA 12/006/2006)
pageUp

FILIPINA
REPUBLIK FILIPINA
Kepala negara dan pemerintahan: Gloria Macapagal Arroyo
Hukuman mati: dihapuskan untuk semua kejahatan
Pengadilan Pidana Internasional: ditandatangani

Masa keadaan darurat selama seminggu di negara itu diumumkan sebagai tanggapan atas dugaan adanya konspirasi kudeta. Hak untuk berkumpul secara damai dibatasi dan tuduhan pemberontakan diajukan kepada para politisi kiri terkemuka dan lainnya. Pembunuhan politik terhadap para aktivis kiri berlanjut ketika pemerintah mendeklarasikan “perang besar-besaran” terhadap pemberontak komunis. Sebuah satgas polisi dan Komisi Penyelidikan yang dibentuk untuk menyidik mengenai pembunuhan membuahkan penangkapan dan tuntutan hanya kepada segelintir orang. Penangkapan semena-mena dan penghilangan paksa dilaporkan dalam konteks operasi perlawanan pemberontakan. Pembicaraan damai antara pemerintah dan separatis Muslim di Mindanau berlanjut. Semua hukuman mati diperingandan Kongres mensahkan sebuah undang-undang yang menghapus hukuman mati. Kelompok-kelompok bersenjata dilaporkan bertanggung jawab terhadap pelanggaran-pelanggaran, termasuk pembunuhan secara tidak sah.

Dugaan adanya plot kudeta
Pada bulan Pebruari Presiden Gloria Arroyo mendeklarasikan keadaan darurat negara selama seminggu sebagai tanggapan terhadap dugaan adanya konspirasi kudeta yang melibatkan para anggota oposisi arus utama (mainstream) dalam “aliansi taktis” dengan kelompok kanan, pemberontak komunis, politisi kiri dan anggota militer. Polisi memberlakukan pelarangan pertemuan-pertemuan publik serta merazia sebuah kantor surat kabar, mengancam untuk menutup saluran-saluran media yang tidak menuruti petunjuk pelaporan yang “bertanggung jawab”.

Sejumlah orang ditangkap atau diancam akan ditangkap, khususnya para anggota partai-partai politik kiri yang sah yang dituduh oleh pemerintah dan pejabat militer mempunyai hubungan dengan Partai Komunis Filipina atau CPP dan sayap bersenjatanya, NPA (the New People’s Army). Puluhan orang ditangkap dan dituduh “memberontak” dalam periode setelah adanya dugaan plot kudeta, termasuk para pengritik pemerintah. Pada bulan Pebruari, Crispin Beltran, perwakilan Kongres untuk partai Anakpawis ditahan berdasarkan surat perintah penangkapan karena pemberontakan. Setelah keabsahan surat perintah penahanan yang diikuti dakwaan melakukan “dorongan untuk menghasut” dipertanyakan oleh para pengacara, dia kemudian dituduh dengan pemberontakan. Dia belum diadili sampai akhir 2006.

Polisi berusaha untuk menangkap lima orang perwakilan kongres dari golongan kiri karena dicurigai memberontak. Oleh karena mendapat perlindungan kongres dari penangkapan tersebut, mereka tetap berada dalam kompleks gedung kongres selama lebih dari dua bulan sementara penuntut melakukan penyidikan awal. Tuduhan-tuduhan itu ditolak oleh pengadilan pada bulan Mei, tetapi tuntutan pemberontakan lebih lanjut diajukan terhadap kelima anggota kongres tersebut dan lebih dari 45 orang tersangka lainnya dari golongan kiri. Semuanya tetap berada di bawah ancaman akan ditangkap pada akhir tahun 2006.

Pembunuhan politik dan pembasmian pemberontakan
Sebuah proses perdamaian yang telah lama dilakukan antara pemerintah dan Fron Nasional Demokratik atau NDF, yang mewakili CPP-NPA, kelihatannya diabaikan saat pemerintah menyatakan serangan baru terhadap para pemberontak komunis.

Serangan bersenjata terhadap para anggota partai-partai politik kiri yang sah terus berlanjut, termasuk terhadap Bayan Muna dan Anakpawis. Laporan tentang jumlah korban yang diduga karena pembunuhan politis berkisar dari 61 orang sampai setidaknya 96 orang selama tahun tersebut. Kebanyakan dibunuh oleh orang bersenjata yang tidak teridentifikasi yang mengendarai sepeda motor. Dalam sejumlah kasus, mereka yang diserang dilaporkan memang sudah berada di bawah pengawasan oleh orang-orang yang ada hubungannya dengan pasukan keamanan atau telah menerima ancaman mati.

Rafael Markus Bangit, seorang pimpinan masyarakat adat dan koordinator provinsi untuk Bayan Muna ditembak mati di Provinsi Isabela (sebelah utara Luzon) oleh dua penembak bertopeng. Dia sedang akan menaiki sebuah bis dalam perjalanan dengan anak laki-lakinya. Sebelumnya dia bercerita kepada para koleganya bahwa dia yakin bahwa dia sedang diawasi. Di tengah laporan-laporan tentang investigasi yang tidak efektif, dan dengan para saksi dan kerabat para korban terlalu takut bekerja sama dengan polisi, para pelaku jarang dibawa ke pengadilan. Pada bulan Mei pihak yang berwenang membentuk sebuah satgas penyelidikan polisi khusus. Namun hanya segelintir orang yang ditangkap dan hanya beberapa kasus saja yang diajukan ke pengadilan sampai akhir tahun, dan tidak ada yang diminta bertanggung gugat atas kasus-kasus yang terjadi dari tahun 2001. Pada bulan Agustus Presiden Arroyo membentuk sebuah Komisi Penyelidikan, yang dikepalai oleh José Melo, mantan Hakim Mahkamah Agung, untuk menyidik mengenai pembunuhan-pembunuhan dan membuat rekomendasi untuk aksi perbaikan/ganti rugi, termasuk prosekusi yang tepat dan proposal perundang-undangan. Ketika operasi militer diintensifkan, ada laporan yang meluas di seluruh negri tentang adanya penahanan yang semena-mena, eksekusi ekstrayudisial, penghilangan paksa, penyiksaan dan pelecehan terhadap penduduk sipil yang dicurigai menjadi pendukung CPP-NPA.

Pada bulan Pebruari, Audie Lucero, seorang aktivis muda berumur 19 tahun, anggota golongan kiri Kilusan para sa Pambansang Demokrasya (Gerakan untuk Demokrasi Nasional), hilang setelah diinterogasi oleh tentara dan polisi di sebuah rumah sakit di Balanga City (Bataan, Luzon) tentang seorang kawannya yang terluka yang dibantunya untuk mendapatkan perhatian medis. Mayatnya ditemukan di sebuah lapangan pada hari berikutnya. Militer melaporkan bahwa laki-laki yang terluka tersebut adalah seorang pemberontak. Juga di bulan Pebruari, polisi menangkap 10 pemuda berumur antara 19 sampai 24 tahun dan seorang gadis berumur 15 tahun yang minta tumpangan kendaraan di Provinsi Benguet dalam perjalanan mereka menuju sebuah festival musik di tempat peristirahatan Sagada. Sebagian besar dari mereka melapor bahwa mereka telah dipukul, dibuat tak bisa bernafas dengan menggunakan kantong plastik dan disiram minyak tanah untuk memaksa mereka mengakui tentang keterlibatan mereka dalam serangan NPA terhadap sebuah detasemen militer. Ke-11 anak muda tersebut dituntut dengan perampokan dan pembunuhan, dan mereka tetap berada dalam tahanan sampai bulan Desember.

Penghapusan hukuman mati
Pada bulan April Presiden Arroyo mengumumkan tentang penghapusan semua hukuman mati. Setidaknya 1.230 orang narapidana telah dijatuhi hukuman mati sejak tahun 1994. Hukuman mati digantikan dengan hukuman seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Kongres menyetujui rancangan undang-undang untuk mencabut hukuman mati dan Presiden menandatanganinya pada bulan Juni. Sejak tahun 1987 Filipina telah menjadi negara Asia pertama yang menghapuskan hukuman mati bagi semua bentuk kejahatan. Namun hukuman mati dihidupkan lagi pada tahun 1994, dan tujuh orang narapidana kemudian dieksekusi dengan cara disuntik.

Proses perdamaian Mindanao
Negosiasi perdamaian antara pemerintah dan kelompok separatis Fron Pembebasan Islam Moro atau MILF terus membuat kemajuan walaupun lambat. Masih ada ketidaksetujuan mengenai klaim terhadap tanah leluhur dan jumlah kawasan yang akan dimasukkan dalam kawasan otonomi Muslim yang diperluas sebagai bagian dari persetujuan perdamaian.

Perjanjian peletakan senjata terkadang dilanggar oleh adanya pertempuran antara MILF dan pasukan pemerintah. Serangan bom secara sporadis terhadap sasaran orang sipil diduga dilakukan oleh kelompok Islam, sebagian dari mereka dilaporkan ada hubungannya dengan MILF. Para pemimpin MILF menyangkal adanya hubungan dengan Jemaah Islamiyah, sebuah jaringan regional yang dituduh terlibat dalam kekerasan atau kegiatan teroris, atau dengan Abu Sayaff, sebuah kelompok separatis Muslim Filipina yang bertanggung jawab terhadap penculikan dan pembunuhan para penduduk sipil. Pada bulan Oktober Senat mengamendemen rancangan Undang-undang Antiterorisme termasuk dengan mengurangi waktu para tersangka bisa ditahan tanpa otoritas yudisial, dan dengan menarik klausul yang memperluas kekuasaan penegakkan hukum kepada militer.

Laporan/kunjungan AI
Laporan
• Filipina: pembunuhan politis, HAM dan proses perdamaian (AI Index: ASA 35/006/2006)
• Filipina: Menuju penjaminan keadilan dan penghentian pembunuhan politis (AI Index: ASA 35/010/2006)
Kunjungan
Delegasi AI mengunjungi Filipina pada bulan Pebruari selama periode Keadaan Darurat Negara dan pada bulan Desember.
pageUp

INDONESIA
REPUBLIK INDONESIA
Kepala pemerintahan: Susilo Bambang Yudhoyono
Hukuman mati: masih dipertahankan
Pengadilan Pidana Internasional: belum diratifikasi

Pelaku pelanggaran HAM terus menikmati adanya pembebasan dari sanksi hukum/impunitas atas pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dan Papua. Di Papua, dilaporkan adanya kasus-kasus eksekusi ekstrayudisial (di luar pengadilan), penyiksaan dan penggunaan kekuatan yang berlebihan. Di seluruh bagian negeri, perlakuan buruk atau siksaan dalam fasilitas tahanan serta tahanan polisi terus dilaporkan secara luas. Ada tiga orang yang dihukum mati pada bulan September, dan hal tersebut mencetuskan perdebatan tentang hukuman mati. Paling tidak ada 13 orang telah dijatuhi hukuman mati. Kebebasan berekspresi tetap menjadi ancaman dengan adanya setidaknya delapan orang dituntut karena mengutarakan pendapat mereka secara damai.

Latar belakang
Pada bulan Mei, peratifikasian Indonesia terhadap Perjanjian Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik dan Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya mulai berlaku, tetapi perundang-undangan untuk memasukkan ketetapan-ketetapan traktat-traktat itu ke dalam undang-undang domestik belum dilaksanakan sampai akhir 2006.

Pada bulan Juni Indonesia dipilih masuk Dewan HAM PBB dan berjanji untuk meratifikasi Statuta Roma tentang Pengadilan Pidana Internasional sebelum tahun 2008.

Kelompok-kelompok agama minoritas dan gedung-gedung gereja masih terus diserang. Di Sulawesi, kekerasan agama secara sporadis terjadi di sepanjang tahun. Pada bulan Juli, Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban (Undang-undang 13/2006) yang telah lama ditunggu disahkan, dengan juga dibentuknya lembaga perlindungan saksi dan korban, yang merupakan salah satu perkembangan yang positif. Namun Organisasi-organisasi non-pemerintah (ornop) memprotes bahwa definisi-definisi yang tidak lengkap membuat perlindungan hukum tidak memadai.

Impunitas
Pada bulan Oktober, Mahkamah Agung membatalkan vonis bersalah yang dijatuhkan terhadap Pollycarpus Budihari Priyanto atas pembunuhan pejuang HAM Munir, yang diracun dalam satu penerbangan ke Belanda pada tahun 2004. Tak ada seorang pun yang dituntut bertanggung jawab atas kejahatan ini. Mayoritas pelanggaran HAM oleh pasukan keamanan tidak diinvestigasi, dan impunitas atau pembebasan dari sanksi hukum atas pelanggaran di masa lalu tetap berlangsung. Kantor Jaksa Agung gagal bertindak dalam dua kasus, walaupun untuk kasus-kasus itu Komnas HAM telah mengajukan bukti-bukti pada tahun 2004 bahwa telah terjadi kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan oleh pasukan keamanan. Pada bulan Maret, Eurico Guterres – seorang milisia Timor-Leste, yang dijatuhi hukuman 10 tahun penjara karena kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukannya di Timor-Leste pada tahun 1999 – dipenjara setelah Mahkamah Agung menegakkan hukuman yang dijatuhkan pada tahun 2002. Dia merupakan satu-satunya orang yang dinyatakan bertanggung jawab terhadap kejahatan tahun 1999 oleh Pengadilan HAM ad hoc yang hukumannya dipertahankan.

Komisi Kebenaran dan Persahabatan yang dibentuk secara gabungan oleh Indonesia dan Timor-Leste untuk mendokumentasikan kejahatan yang dilakukan di Timor-Leste pada tahun 1999, dan untuk mempromosikan rekonsiliasi, telah memulai pekerjaannya. Ketetapan-ketetapan dalam mandatnya mencakup kemampuan untuk memberikan rekomendasi pengampuan bagi para pelaku pelanggaran HAM besar.

Pada bulan Desember, Pengadilan Konstitusional membatalkan Undang-undang No. 27/2004 yang memberikan mandat kepada Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Indonesia. Para pembela hak-hak menantang ketetapan-ketetapan yang memberikan amnesti atau pengampunan bagi para pelaku pelanggaran HAM serius, dan membatasi kemampuan korban untuk mendapatkan kompensasi. Namun pengadilan memerintahkan bahwa keseluruhan undang-undang harus dicabut karena “tidak masuk akal”, sebagian pasalnya melanggar Konstitusi, dan pembatalan pasal-pasal tersebut saja akan membuat pasal lainnya di undang-undang ini tidak bisa diberlakukan. Pembatalan undang-undang tersebut membuat para korban pelanggaran HAM di masa lalu tidak memiliki mekanisme kompensasi.

Penyiksaan dan perlakuan buruk
Penyiksaan dan perlakuan buruk terhadap para tahanan dan narapidana terus berlangsung. Dua puluh tiga orang dilaporkan diperlakukan dengan buruk selama interogasi polisi, yang dimaksudkan untuk membuat mereka “mengaku” tentang keterlibatan mereka dalam kekerasan pada saat unjuk rasa di Jayapura, Papua, pada bulan Maret. Sebelum pengadilan mereka pada bulan Mei, 16 dari terdakwa dilaporkan ditendangi oleh petugas polisi dan dipukuli di sekitar kepala dan badan dengan gagang senjata serta pentungan karet, untuk membuat mereka mengakui bersalah di pengadilan. Mereka yang menolak dakwaan diduga keras dipukuli dan ditendangi oleh polisi sekembalinya mereka ke tahanan.

Kondisi penjara tidak memenuhi standar minimum internasional. Para tahanan kekurangan akses untuk mendapatkan perlengkapan tidur, pelayanan kesehatan dan makanan yang cukup, juga kekurangan air bersih serta produk-produk kebersihan . Mereka menjadi sasaran kekerasan fisik dan seksual, dan menderita karena padatnya penghuni penjara. Para remaja sering dikurung bersama orang dewasa, dan tahanan perempuan kadang-kadang dijaga oleh petugas laki-laki.

Hukuman mati
Paling tidak ada tiga orang telah dieksekusi oleh regu tembak selama tahun 2006, mereka adalah Fabianus Tibo, Dominggus da Silva dan Marinus Riwu dari Sulawesi. Kasus mereka memperdalam perdebatan tentang hukuman mati. Ada kekhawatiran bahwa pengadilan terhadap mereka telah berlangsung dengan tidak adil, dan dua dari tiga orang tersebut diduga keras telah diperlakukan dengan buruk sebelum dieksekusi.

Ada pengumuman pada tahun 2006 bahwa 19 narapidana lagi akan dieksekusi, termasuk tiga orang yang dihukum karena keterlibatan mereka dalam bom Bali tahun 2002. Namun sampai akhir tahun tidak satupun dari mereka dieksekusi. Paling tidak 92 orang diketahui berada di bawah ancaman hukuman mati pada akhir tahun 2006.

Diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan
Pada bulan Mei, Komisi Nasional tentang Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mengritik tentang kurangnya ketetapan-ketetapan yang peka gender dalam rancangan revisi KUHAP. Rancangan tersebut tidak memiliki ketetapan yang memadai bagi penyidikan dan penuntutan kejahatan seksual atau kekerasan berbasis gender, dan tidak bisa menangani kebutuhan-kebutuhan khusus perempuan dalam tahanan. Pada bulan Agustus, pemerintah mengedarkan surat larangan melakukan “sunat terhadap perempuan” (mutilasi alat kelamin perempuan) kepada para dokter dan perawat. Walaupun begitu bagi mereka yang terus melanjutkan praktik tersebut tidak akan mendapatkan hukuman.

Rencana untuk mensahkan rancangan undang-undang pornografi yang kontroversial, yang akan memidanakan perempuan yang mengenakan rok pendek atau menolak untuk menutupi bagian tertentu tubuhnya, terus berlangsung sampai pada akhir tahun. Meningkatnya penerapan hukum syariah oleh pemerintah-pemerintah daerah nampaknya mempengaruhi perempuan secara tidak seimbang. Pada bulan Pebruari, seorang perempuan dijatuhi hukuman tiga hari kurungan karena adanya pernyataan hakim, setelah diajukan ke pengadilan yang tidak adil, bahwa dia merupakan seorang pekerja seks karena dia berada di jalan sendirian di waktu malam dengan mengenakan rias muka. Di Kotamadya Tangerang sendiri pada tahun 2006 setidaknya ada 15 kasus lain di mana perempuan ditangkap karena pelanggaran serupa – seorang perempuan berumur 63 tahun ditangkap ketika sedang membeli buah.

Pekerja rumah tangga (PRT) perempuan, yang tidak dilindungi oleh Undang-undang Ketenagakerjaan nasional, menjadi sasaran pelanggaran hak-hak buruh dan pelanggaran fisik, seksual dan psikologis . Pada bulan Juni, Departemen Tenaga Kerja menyiapkan rancangan undang-undang tentang pekerja rumah tangga, tetapi di situ tidak diatur tentang hak-hak dasar pekerja seperti jumlah jam kerja maksimum dan upah minimum, atau mengenai kebutuhan khusus perempuan.

Nanggroe Aceh Darussalam
Situasi keamanan di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) tetap stabil walaupun ada pertikaian secara sporadis. Pada bulan Juli, Rancangan Undang-undang Pemerintahan Aceh yang disahkan oleh parlemen menjadi dasar didirikannya Pengadilan HAM bagi NAD, untuk mengadili para pelaku pelanggaran di masa mendatang. Namun rancangan undang-undang tersebut tidak memiliki ketetapan untuk membawa para pelaku pelanggaran HAM di masa lalu ke pengadilan. Pada bulan September, organisasi-organisasi lokal memberikan informasi ke Komnas HAM tentang ditemukannya pemakaman-pemakaman massal yang digali di NAD sejak ditandatanganinya perjanjian perdamaian pada bulan Agustus 2005. Organisasi-organisasi tersebut mendesak Komnas HAM untuk melakukan investigasi dan mencegah adanya penggalian lebih lanjut tanpa hadirnya ahli medis dan ahli hukum yang diperlukan.

Pada bulan Desember, pemilu lokal pertama diselenggarakan di NAD, dihadiri oleh Misi Monitoring Aceh yang dipimpin oleh Uni Eropa, yang memperpanjang keberadaannya sampai 15 Desember. Di sepanjang tahun ada keprihatinan karena meningkatnya penggunaan hukum syariah di NAD dan pengaruhnya yang merugikan terhadap perempuan. Para perempuan mengeluh bahwa secara tak seimbang mereka menjadi sasaran dari pemeriksaan dan sweeping kesusilaan, dan dilecehkan hanya karena pelanggaran kecil yang dilakukan, dan kadang-kadang tanpa ada alasan. Laporan-laporan mengindikasikan bahwa setidaknya ada 23 orang dipukul dengan rotan karena berjudi, berselingkuh, menjual dan mengkonsumsi minuman beralkohol dan mencuri.

Papua
Ada laporan-laporan tentang eksekusi ekstrayudisial, penyiksaan dan perlakuan buruk, penggunaan kekuatan secara berlebihan dalam menghadapi para pengunjuk rasa, dan gangguan terhadap para pembela HAM.

Setidaknya dalam enam insiden ada penduduk sipil yang ditembak oleh pasukan keamanan. Pada bulan Januari, seorang anak ditembak mati dan setidaknya dua orang terluka, setelah pasukan keamanan melancarkan tembakan di Desa Waghete. Jumlah insiden yang diutarakan oleh polisi dan yang diutarakan oleh korban serta saksi sangat berbeda. Banyak pengamat khawatir bahwa insiden tersebut merupakan pembalasan terhadap tindakan yang mendapat banyak sorotan, yang dilakukan 43 orang dari daerah Waghete yang mencari suaka di Australia pada bulan Januari.

Pada bulan Maret, lima anggota pasukan keamanan tewas di Abepura setelah adanya pertikaian dengan para pengunjuk rasa yang menuntut ditutupnya pertambangan emas dan tembaga PT Freeport. Pasukan keamanan menggunakan gas air mata dan menembak dengan peluru karet kepada kerumunan massa. Setidaknya enam orang penduduk sipil – dan mungkin lebih banyak lagi – terluka, termasuk seseorang yang sedang lewat. Dua puluh tiga orang dituntut sehubungan dengan kekerasan tersebut. Pada akhir tahun 2006 paling kurang 21 laki-laki dijatuhi hukuman antara empat sampai 15 tahun penjara setelah diajukan ke pengadilan yang tidak adil. Semua tahanan dilaporkan telah diperlakukan dengan buruk dalam tahanan polisi. Para pengacara dan pembela HAM yang terlibat di pengadilan menjadi sasaran intimidasi dan menerima ancaman mati. Pembatasan keras masih ada untuk melarang hampir semua jurnalis dan ornop-ornop asing beroperasi di Papua. Para pejabat mengklaim bahwa organisasi-organisasi asing sering memecah belah, sekalipun demikian akses ke Papua diberikan kepada paling tidak kepada sebuah tim media internasional, walaupun dengan pembatasan dan dimonitor dengan sangat ketat.

Kebebasan berekspresi
Setidaknya delapan orang narapidana nurani ( orang yang ditahan karena ras, agama, warna kulit, bahasa, orientasi seksual atau kepercayaan mereka tanpa mengadvokasikan tindak kekerasan) dijatuhi hukuman penjara pada tahun 2006, dan delapan lainnya yang dijatuhi hukuman pada tahun-tahun sebelumnya masih tetap di penjara. Termasuk di antara mereka adalah para aktivis politik yang melakukan ativitas mereka secara damai , pimpinan serikat buruh, praktisi agama dan mahasiswa. Pada bulan Februari dan Maret, enam pemimpin serikat buruh – Robin Kimbi, Masri Sebayang, Suyahman, Safrudin, Akhen Pane dan Sruhas Towo – dituntut hukuman penjara antara 14 bulan sampai dua tahun, rupanya karena melakukan kegiatan serikat buruh yang sah. Orang-orang tersebut ditangkap setelah terjadi pemogokan dan demonstrasi di perkebunan kelapa sawit yang dimiliki oleh perusahaan Musim Mas di Provinsi Riau pada bulan September 2005. Pemogokan dilakukan setelah perusahaan menolak untuk bernegosiasi dengan serikat buruh tersebut, yakni SP Kahutindo, tentang berbagai isu termasuk pengimplementasian standar buruh minimum menurut peraturan nasional. Empat orang dari mereka yakni Suyahman, Safrudin, Akhen Pane dan Sruhas Towo dibebaskan pada bulan November.

Pada bulan Desember Pengadilan Konstitusional mencabut pasal-pasal 134, 136 dan 137 dari KUHP karena dianggap tidak konstitusional. Pasal-pasal tersebut memberikan hukuman atas “penghinaan terhadap Presiden atau Wakil Presiden” dengan masa penjara sampai dengan enam tahun. Pasal-pasal ini telah lama digunakan untuk melarang kebebasan berbicara dan untuk memenjarakan para aktivis.

Perundangan-undangan tentang keamanan
Pada bulan April, polisi menyatakan bahwa sekitar 200 orang telah ditangkap sejak operasi antiterorisme dimulai, setelah terjadi bom Bali tahun 2002. Setidaknya 56 orang ditangkap berdasarkan perundang-undangan antiterorisme selama tahun 2006, dan 24 orang lainnya yang ditangkap sebelumnya telah dijatuhi hukuman. Walaupun adanya pernyataan pada bulan Pebruari oleh pemerintah bersama pembuat undang-undang bahwa Undang-undang antiterorisme (UU No. 16/2003) akan direvisi, tidak ada kemajuan yang nampak selama tahun tersebut. Laporan-laporan bahwa para tersangka teroris menjadi sasaran perlakuan buruk oleh polisi selama interogasi tetap ada. Pada bulan April polisi menembak mati dua tersangka teroris dalam sebuah razia di Wonosobo, Jawa Tengah.

Hak-hak ekonomi, sosial dan budaya
Penggusuran besar-besaran dilakukan tanpa melalui perundingan yang memadai, dengan kompensasi yang kecil atau tidak ada sama sekali, dan dengan penggunaan kekuatan secara berlebihan . Pada bulan Januari, dua penggusuran paksa dengan skala besar terjadi di Jakarta Timur, yang dilaporkan membuat lebih dari 600 keluarga menjadi tunawisma, tanpa kompensasi memadai atau alternatif perumahan. Penggusuran paksa yang beruntun ada hubungannya dengan perluasan jalan kereta api Jakarta Timur-Cikarang.

Pada bulan Mei, eksplorasi pengeboran minyak di Jawa Timur oleh perusahaan minyak dan gas Lapindo Brantas menyebabkan keluarnya aliran lumpur panas berbahaya secara besar-besaran, yang sampai akhir tahun masih belum bisa dibendung. Semburan lumpur tersebut, yang menyebabkan sekitar 10.000 orang harus berpindah tempat, melanda keseluruhan desa-desa, daerah-daerah olahan dan infrastruktur. Di daerah-daerah yang dekat dengan semburan lumpur, lebih dari 1.000 orang masuk rumah sakit karena mengalami kesulitan bernafas dan ada kekhawatiran adanya polusi air. Lapindo Brantas menawarkan untuk membayar upah ekstrayudisial sekitar US$ 35 sebulan bagi mereka yang tergusur, dan dilaporkan telah menyediakan Rp 6,9 milyar (US$750.000) untuk mengganti kerugian pertanian di masa depan. .

Mereka yang terkena memprotes bahwa kompensasinya tidak mencukupi. Pada bulan September, Presiden memutuskan bahwa Lapindo Brantas harus membayar sebesar Rp 1,5 triliun (US$ 163 juta) untuk memperbaiki infrastruktur negara. Dia memerintahkan bahwa sekitar 3.000 keluarga direlokasikan secara permanen dan diberi pekerjaan serta kompensasi finansial. Namun pemerintah tidak eksplisit mengenai hak-hak lain termasuk hak-hak untuk mendapatkan perumahan dan air yang memadai.

Pada akhir tahun, ratusan ribu orang masih tidak memiliki tempat berlindung sebagai akibat gempa 27 Mei yang melanda Yogyakarta, yang mengakibatkan tewasnya 5.900 orang dan 1,5 juta orang kehilangan tempat tinggal.

Laporan/kunjungan negara AI
Laporan
• Indonesia: Komentar tentang rancangan revisi KUHAP (AI Index: ASA 21/005/2006)
Kunjungan
Pada bulan Februari dan Maret, delegasi AI mengunjungi Jawa untuk melakukan riset tentang pekerja rumah tangga di Indonesia. Delegasi AI juga mengunjungi Indonesia pada bulan Juli dan September.
pageUp

LAOS
REPUBLIK DEMOKRATIK RAKYAT LAOS
Kepala negara: Presiden Choummaly Sayasone (menggantikan Khamtay Siphandone pada bulan Juni)
Kepala pemerintahan: Bouasone Bouphavanh (menggantikan Bounyang Vorachit pada bulan Juni)
Hukuman mati: masih dipertahankan
Pengadilan Pidana Internasional: belum diratifikasi

Restriksi yang berlanjut terhadap kebebasan berekspresi dan berasosiasi merupakan sumber keprihatinan. Kurangnya akses bagi pemantauan HAM independen menghambat adanya penilaian yang tepat terhadap situasi. Setidaknya dua orang telah divonis mati; tapi tidak terdengar adanya eksekusi. Situasi kelompok-kelompok etnis Hmong yang bersembunyi di hutan tetap suramdan menyebabkan adanya arus tetap orang-orang yang mencari pengungsian di negara tetangga, Thailand.

Latar belakang
Pada bulan Maret Kongres Ke-8 Partai Revolusioner Rakyat Laos atau LPRP mengadopsi Rencana Pembangunan Sosial-Ekonomi lima tahunan yang baru, untuk tahun 2006-2010, yang menguraikan tentang arah kebijakan pemerintah. Choummaly Sayasone terpilih sebagai pemimpin partai baru. Pada bulan Juni dia secara resmi diangkat sebagai Presiden dan Bouasone Bouphavanh menjadi Perdana Menteri yang baru.

Kebijakan pemerintah mengenai pemukiman kembali yang kontroversial terus berlanjut, dengan dalih untuk mengurangi kemiskinan. Rakyat di pedesaan di daerah pegunungan, yang sebagian besar dari etnis minoritas, dipindahkan ke dareah yang lebih mudah diakses atau lebih dekat dengan dataran rendah, sementara metode pengolahan tanah tradisional mereka yang menggunakan sistem tebang dan bakar menjadi sasaran untuk diberantas. Kebijakan yang sebagian diimplementasikan dengan paksaan, ancaman dan intimidasi ini memiliki konsekuensi buruk bagi komunitas masyarakat tertentu, yang mengalami kehilangan mata pencaharian, meningkatkan masalah keamanan pangan dan kesehatan. Kritikan seputar masalah bendungan tenaga air Nam Theun 2 berlanjut oleh karena sekitar 600 keluarga yang hidup dalam perimeter tempat bendungan di masa depan itu dibangun dipindahkan ke desa-desa baru. Perusahaan Listrik Nam Theun 2, demikian juga Bank Pembangunan Asia, Bank Dunia dan pemberi pinjaman lain kepada proyek ini, menjelaskan bahwa pengaturan ini memuaskan, sementara para pengritik memperingatkan bahwa kompensasi terhadap mereka yang terkena dampak tidak menentu dan tidak memadai.

Pada bulan Pebruari pemerintah mendeklarasikan bahwa Laos bebas dari poppy opium setelah adanya kampanye pembasmian selama enam tahun. Walaupun pernyataan tersebut disambut oleh komunitas internasional, kehati-hatian ditingkatkan terhadap risiko meningkatnya kemiskinan bekas petani opium, kecuali bila mereka dibantu secukupnya untuk membangun sumber penghasilan alternatif.

Pemerintah gagal untuk meratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik serta Konvenan tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, keduanya telah ditandatangani pada bulan Desember 2000.

Hmong bersembunyi
Kelompok-kelompok etnis Hmong yang hidup di area perhutanan masih berisiko menjadi target serangan, penderitaan dan penyakit. Mereka merupakan sisa-sisa kelompok pertahanan antikomunis dari tahun 1960an dan hidup dalam kemiskinan yang luar biasa sementara bersembunyi dari yang berwenang, khususnya militer.

Sepanjang tahun serangan gencar dilaporkan dari Provinsi Bolikhamsai, Luang Prabang, Vientiane dan Xieng Khouangas karena pasukan-pasukan pemerintah meningkatkan operasi mereka.

Pada tanggal 6 April, pasukan pemerintah melancarkan serangan terhadap sekelompok suku Hmong yang tengah mencari makanan di sekitar 20 kilometer dari kota wisata Vang Vieng, menewaskan setidaknya 26 orang, kebanyakan perempuan dan anak-anak. Pemerintah menyangkal tentang serangan tersebut. Pada akhir Oktober ratusan orang yang bersembunyi di daerah yang sama muncul dari hutan untuk berintegrasi kembali ke dalam masyarakat arus utama. Sekelompok kecil melarikan diri ke negara tetangga Thailand untuk mencari perlindungan dari dugaan adanya persekusi. Nasib mereka tidak diketahui. Pada bulan Agustus, pemerintah secara terbuka mengakui untuk pertama kali selama bertahun-tahun, bahwa ada arus pengungsi etnis Lao Hmong ke Thailand tempat sekitar 7.000 orang Lao Hmong hidup dalam kamp pengungsi titak resmi di Provinsi Phetchabun. Sekitar 400 orang yang diakui sebagai pengungsi dan pencari suaka, termasuk anak-anak, ditangkap dan ditahan di bawah peraturan imigrasi Thai, dan mereka berada dalam risiko dideportasi. Pada bulan Nopember, sekelompok orang berjumlah 53 dipaksa kembali dari Thailand ke Laos.

Pada akhir tahun, sekelompok etnis Hmong yang terdiri dari 27 orang termasuk 22 orang anak, yang dipaksa kembali ke Laos dari Thailand pada bulan Desember 2005, tetap berada dalam penahanan tanpa akses komunikasi (incommunicado). Tidak ada konfirmasi resmi tentang keberadaan mereka.

Pemenjaraan politis
Jumlah narapidana politik tetap tidak diketahui karena akses ke penjara-penjara untuk para pengamat independen dibatasi dan tidak ada sumber informasi independen secara umum tentang narapidana. Kondisi penjara umumnya dilaporkan sangat buruk.

Thao Moua dan Pa Fue Khang, dua pria beretnis Hmong yang membantu dua orang jurnalis Eropa untuk mencoba mengunjungi secara diam-diam kelompok-kelompok Hmong dalam persembunyian pada tahun 2003, tetap dipenjara. Kedua orang tersebut, yang telah bertindak sebagai pemandu dan pembawa barang, dihukum penjara 12 dan 15 tahun pada bulan Juni 2003 karena menghalangi proses hukum dan memiliki senjata serta obat terlarang setelah dihadapkan ke pengadilan yang tidak adil. Empat orang narapidana hati nurani tetap ditahan di penjara Samkhe. Mereka termasuk Thongpaseuth Keuakoun dan Seng-aloun Phengphanh, para anggota Gerakan Pelajar Lao untuk Demokrasi yang ditangkap pada bulan Oktober 1999 setelah berusaha menyelenggarakan unjuk rasa damai di Vientiane.

Hukuman mati
Laos tetap mempertahankan hukuman mati terhadap sejumlah besar pelanggaran dan telah menjatuhkan hukuman mati setidaknya kepada dua orang karena pelanggaran yang terkait dengan obat terlarang. Tidak ada laporan tentang eksekusi.

Laporan/kunjungan AI
Laporan
• Laos: Pembantaian terhadap perempuan dan anak-anak Hmong yang tak bersenjata (AI Index: ASA 26/002/2006)
• Laos: Kekhawatiran mengenai keamanan/penyiksaan/perlakuan buruk/penahanan semena-mena (AI Index: ASA 26/005/2006)
pageUp

MALAYSIA

Kepala negara: Raja Tuanku Syed Sirajuddin
Kepala pemerintahan: Abdullah Ahmad Badawi
Hukuman mati: masih dipertahankan
Pengadilan Pidana Internasional: belum diratifikasi

Satu tahun berakhir tanpa pemerintah memenuhi janjinya untuk membentuk komisi pengaduan polisi independen. Setidaknya ada 80 orang yang dituduh mempunyai hubungan dengan kelompok-kelompok ekstrimis Islam ditahan tanpa didakwa atau diadili menggunakan Undang-undang Keamanan Dalam Negeri (ISA atau Internal Security Act). Kebebasan berekspresi, berasosiasi dan berkumpul terus dibatasi oleh perundang-undangan yang ketat. Orang yang dicurigai sebagai imigran gelap atau pencari suaka diganggu dan ditahan dalam kondisi yang buruk saat menunggu dideportasi. Ratusan orang, kebanyakan mereka yang diduga sebagai migran ilegal, dipenjara atau dipukul dengan rotan setelah diadili dengan tidak adil. Hukuman mati terus dilakukan dan empat eksekusi telah dilakukan.

Reformasi Polisi
Organisasi-organisasi non-pemerintah (ornop) terus menekan pemerintah untuk menciptakan Komisi Independen Polisi tentang Pengaduan dan Penyimpangan (IPCMC). Pada tahun 2005 Komisi Penyelidikan Kerajaan mengenai kepolisian telah merekomendasikan adanya serangkaian besar reformasi , termasuk pembentukan IPCMC pada bulan Mei 2006. Rancangan undang-undang untuk membentuk IPCMC tetap masih dalam pertimbangan Jaksa Agung pada akhir tahun. Sejumlah rekomendasi reformasi lain, termasuk pencabutan atau peninjauan undang-undang yang memperbolehkan penahanan tanpa diadili ataupun perlunya izin polisi untuk pertemuan-pertemuan umum tidak dijalankan.

Kebrutalan polisi
Laporan tentang penggunaan kekuatan secara berlebihan oleh para petugas polisi dalam unjuk rasa secara damai masih tetap ada. Pada bulan Maret dan Mei, polisi bersenjatakan tameng secara kasar membubarkan sejumlah pengunjuk rasa damai yang menentang harga bensin di Kuala Lumpur, dengan pentungan dan peluru air. Beberapa orang dilaporkan mengalami luka parah dan puluhan ditangkap. Setelah itu mereka semua dilepaskan. Masih ada keprihatinan tentang keefektifan penjagaan perlindungan untuk menjamin keamanan dan kesejahteraan para tahanan di dalam tahanan polisi. Setidaknya lima orang, termasuk satu perempuan, dilaporkan telah meninggal dalam tahanan.

Penahanan tanpa pengadilan
ISA, yang mengizinkan adanya penahanan tanpa pengadilan dalam periode waktu sampai dengan dua tahun dan bisa diperbaharui sampai waktu tak terbatas, masih terus diterapkan dan digunakan sebagai ancaman. Setidaknya ada 80 orang yang dituduh menjadi anggota atau ada hubungannya dengan kelompok-kelompok ekstrimis Islam yang tetap berada dalam tahanan pada akhir tahun. Sekurangnya 20 perintah penahanan telah diperbaharui, dan alasan-alasannya tidak dipublikasikan. Pada bulan Mei, di Sabah ada 11 orang ditangkap dengan menggunakan ISA karena dituduh terlibat dalam kelompok Islam yang dikenal sebagai Darul Islam Sabah. Pada bulan Oktober, setidaknya 17 orang yang diduga menjadi anggota Jemaah Islamiyah dan Kumpulan Militan Malaysia dilepaskan, tetapi tetap di bawah peraturan yang membatasi kebebasan bergerak mereka. Setidaknya 700 tersangka pelaku kejahatan tetap berada dalam tahanan di bawah Ordinansi Darurat (EO atau Peraturan Publik dan Pencegahan Kejahatan), yang mengizinkan adanya penahanan dalam waktu tak terbatas tanpa pengadilan. Banyak orang ditahan di bawah EO karena polisi tidak memiliki cukup bukti untuk menuntut mereka. Pada bulan Oktober, Pengadilan Federal memutuskan bahwa keabsahan penahanan di bawah EO oleh polisi tidak bisa digugat di pengadilan bila Menteri Keamanan Dalam Negeri telah mengeluarkan perintah penahanan.

Pekerja migran, pengungsi dan pencari suaka
Pengungsi, pencari suaka dan buruh migran tetap rentan terhadap penangkapan, penahanan dalam kondisi buruk dan deportasi di bawah Undang-undang Imigrasi. Para buruh atau pekerja migran menjadi sasaran pelecehan psikologis dan fisik oleh para agen dan majikan, dan sering tidak memiliki akses terhadap tunjangan-tunjangan dan perlindungan yang dijaminkan kepada buruh Malaysia, termasuk ketetapan tentang melahirkan, jumlah jam kerja yang terbatas dan libur.

Penggunaan kekuatan secara berlebihan dan perlakuan buruk dilaporkan terjadi saat adanya berkali-kali razia dan penangkapan massal, yang kebanyakan dilakukan oleh anggota korps bersenjata sipil RELA (Ikatan Relawan Rakyat Malaysia) terhadap mereka yang diduga sebagai buruh migran ilegal. Ratusan orang dicambuk setelah dinyatakan bersalah melanggar peraturan keimigrasian.

Pada bulan Februari, mayat lima orang buruh migran yang diduga lari ketika adanya razia oleh RELA ditemukan di sebuah danau di Selayang, dekat Kuala Lumpur. Para saksi menyatakan bahwa setidaknya satu mayat menunjukkan tanda-tanda penganiayaan.

Kebebasan berekspresi dan berasosiasi
Ada kritikan yang terus-menerus terhadap Undang-undang Media Cetak dan Penerbitan yang mengizinkan pemerintah untuk menolak, menarik kembali atau menangguhkan izin pencetakan.

Selama tahun 2006, dua editor surat kabar dipaksa mengundurkan diri setelah adanya liputan surat kabar mereka tentang pelanggaran yang dilakukan oleh polisi, dan penerbitan empat koran ditangguhkan setelah mempublikasikan gambar Nabi Muhammad yang pernah dimuat di sebuah koran Denmark pada tahun 2005 dan yang dianggap menghina.

Pada bulan Mei partai oposisi, Partai Keadilan Rakyat, memprotes tentang penolakan untuk memberikan izin mencetak bagi koran resmi partai tersebut. Dua partai oposisi, Kongres Dayak Malaysia dan Partai Sosialis Malaysia ditolak pendaftarannya dengan menggunakan Undang-undang Kemasyarakatan.

Hukuman mati dan hukuman badan
Pada bulan Mei Badan Peguam Malaysia (persatuan advokat Malaysia) mensahkan sebuah resolusi yang menyerukan abolisi hukuman mati dan penangguhan terhadap semua eksekusi. Namun hukuman mati terus dijatuhkan selama tahun 2006, kebanyakan sebagai hukuman mandatori wajib) untuk pelanggaran-pelanggaran tertentu yang berhubungan dengan narkoba. Empat eksekusi dilakukan sehubungan dengan pengkhianatan bersenjata. Pihak yang berwenang masih tetap tidak mengungkapkan angka statistik tentang hukuman mati.

Pada bulan Mei, parlemen mensahkan sebuah rancangan undang-undang privatisasi air yang juga memperluas hukuman mati untuk mencakup kasus-kasus berat pencemaran air. Hukuman dengan pukulan rotan, penghukuman yang kejam, tidak manusiawi atau yang bersifat menghina juga dilaksanakan.

Laporan/kunjungan AI
Laporan
• Malaysia: Kampanye Amnesty International untuk menghentikan penyiksaan dan perlakuan buruk dalam “perang melawan teror” (AI Index: ASA 28/003/2006)
Kunjungan
Delegasi Amnesty International bertemu dengan para pejabat pemerintah pada bulan Maret, dan dengan kelompok-kelompok masyarakat sipil lokal pada bulan Juni untuk mendiskusikan tentang kemajuan dalam implementasi reformasi polisi.
pageUp

MYANMAR
UNI MYANMAR
Kepala negara: Jendral Senior Than Shwe
Kepala pemerintahan: Jendral Soe Win
Hukuman mati: dalam praktiknya telah dihapuskan
Pengadilan Pidana Internasional: belum diratifikasi

Situasi HAM memburuk selama tahun ini oleh karena yang berwenang meningkatkan tekanan terhadap pihak oposisi politik, baik yang bersenjata maupun yang melakukannya secara damai, di seluruh bagian negeri. Dewan Keamanan PBB menempatkan Myanmar dalam agenda formalnya. Pelanggaran HAM dan hukum kemanusiaan internasional secara meluas dan sistematis, yang meningkatkan kepada kemungkinan adanya kejahatan terhadap kemanusiaan, dilakukan dalam rangka kegiatan militer di Negara Bagian Kayin dan Divisi Administratif Bago. Ketika pihak yang berwenang melanjutkan rencana untuk merancang sebuah konstitusi baru, para aktivis dipaksa untuk mengundurkan diri dari partai-partai politik. Sejumlah penangkapan terhadap orang-orang yang terlibat dalam kegiatan politik secara damai atau lainnya yang melaksanakan hak kebebasan berekspresi dan berasosiasi tanpa menggunakan kekerasan terus berlanjut sepanjang tahun. Pada akhir tahun kebanyakan tokoh oposisi senior dipenjarakan atau ditahan secara administratif. Mereka termasuk di antara lebih dari 1.185 tahanan politik yang ditahan di penjara-penjara berkondisi buruk. Setidaknya dua orang telah dijatuhi hukuman mati.

Latar belakang
Konvensi Nasional untuk merancang asas-asas bagi sebuah konstitusi baru mengakhiri pertemuannya pada bulan Januari dan bertemu kembali pada bulan Oktober, tanpa kehadiran Liga Nasional untuk Demokrasi atau NLD, yang merupakan partai oposisi utama. Perundang-undangan yang mengkriminalkan komentar yang mengkritik konstitusi tersebut tetap ada, sementara para delegasi dibatasi dalam melakukan diskusi terbuka. Pemerintah mengumumkan bahwa sebagian besar keputusan tentang rancangan asas-asas konstitusi telah dibuat, termasuk tentang bidang-bidang yang berhubungan dengan peranan militer dan tentang hak-hak serta kewajiban warganegara.

Perkembangan internasional
Dewan Keamanan PBB menempatkan Myanmar dalam agenda formalnya pada bulan September. Majelis Jendral PBB mengadopsi sebuah resolusi dan Dewan HAM PBB memperluas mandat Pelapor Khusus, yang masih terus tidak mendapat akses masuk ke Myanmar. Wakil Sekjen PBB untuk Urusan Politik mengunjungi Myanmar pada bulan Mei dan Nopember.

Para anggota ASEAN atau Asosiasi Negara-negara Asia Tenggara menyatakan ketidakpuasannya atas lambatnya langkah reformasi di Myanmar dan memperbaharui seruan mereka untuk melepaskan para tahanan politik. Organisasi Buruh Internasional atau ILO menyatakan sangat prihatin terhadap kurangnya kemajuan yang dilakukan pemerintah terhadap masalah kerja paksa.

Komisi Eropa memulai sebuah program bantuan kemanusiaan baru untuk menangani masalah HIV/AIDS, TBC dan malaria.

Kejahatan terhadap kemanusiaan
Operasi-operasi militer melawan Uni Nasional Karen atau KNU di bagian timur Negara Bagian Kayin (Karen) dan distrik-distrik sekitarnya meningkat. Lebih dari 16.000 orang harus berpindah tempat karena adanya konflik. Penduduk desa melaporkan tentang dilakukannya tindakan-tindakan secara luas dan sistematik yang merupakan pelanggaran terhadap kemanusiaan dan hukum HAM internasional, dalam skala yang sama dengan kejahatan terhadap kemanusiaan. Perusakan rumah-rumah dan tanaman pangan, penghilangan orang secara paksa, kerja paksa, penyiksaan dan pembunuhan ekstrayudisial penduduk sipil Karen meningkat. Banyak penduduk desa kekurangan makanan setelah yang berwenang melarang mereka meninggalkan desa mereka untuk bertani atau membeli makanan. Penggunaan ranjau darat baik oleh sayap bersenjata Uni Nasional Karen maupun oleh tatmadaw (tentara Myanmar) juga meningkat. Pelanggaran lain termasuk tindakan penghukuman secara kolektif, seperti perpanjangan penutupan dan pembatasan gerakan lain, pembakaran seluruh desa dan pembunuhan atas seorang kepala desa serta warga sipil lainnya seperti yang dilaporkan pada bulan Pebruari di bagian utara Negara Bagian Kayin. Di daerah lain pertempuran kecil terjadi antara Tentara-Selatan Negara Bagian Shan danangkatan bersenjata yang menewaskan penduduk sipil.

Kerja paksa
Maraknya praktik kerja paksa dilaporkan di sepanjang tahun di negara bagian Kayin, Mon, Rakhine dan Kachin, dan di Divisi Bago. Para narapidana dilaporkan makin sering diharuskan bertindak sebagai pembawa barang bagi militer, dan menjadi sasaran penyiksaan serta bentuk-bentuk perlakuan buruk yang lain. Sejumlah narapidana yang menjadi pembawa barang yang mencoba melarikan diri dilaporkan dibunuh. ILO menyatakan keprihatinannya tentang terus adanya ancaman dari pihak yang berwajib tentang akan ada tindakan hukum terhadap rakyat yang membuat pengaduan tentang kerja paksa “palsu” yang menjadi hambatan signifikan terhadap kerja sama gabungan dalam menangani isu tersebut. Sebagai tanggapan terhadap permintaan khusus ILO, pada akhir tahun pihak yang berwenang telah melepaskan dua orang yang dipenjarakan sehubungan dengan pengajuan laporan hukum tentang kerja paksa dan membatalkan penuntutan terhadap yang lainnya. Penangguhan enam bulan pada penuntutan terhadap mereka yang mengajukan keluhan tentang kerja paksa dijanjikan pada bulan Juli.

Pemenjaraan politis
Pengadilan politis dilaksanakan menurut hukum yang mempidanakan pelaksanaan HAM secara damai dan dalam tata acara pidana yang tidak memenuhi standar-standar internasional tentang pengadilan yang adil. Penangkapan-penangkapan dilakukan tanpa surat perintah penangkapan dan para tertuduh tidak diberi hak untuk mendapatkan bantuan hukum atau mendapatkan perwakilan hukum berdasarkan pilihan mereka sendiri. Tahanan dikurung tanpa mendapat akses komunikasi (incommunicado) dalam periode waktu yang lama.

Htay Kywe, Ko Ko Gyi, Paw U Tun, Min Zeya dan Pyone Cho yang merupakan mantan pimpinan mahasiswa dan narapidana hati nurani ditahan pada akhir September dan dikurung incommunicado sampai akhir tahun. Pihak yang berwenang menyatakan bahwa hal itu dilakukan untuk “mencegah pemberontakan”.

U Aung Thein, 77 tahun, seorang anggota Komite Pusat NLD, ditangkap bersama tiga orang lainnya pada bulan April; semua dijatuhi hukuman 20 tahun penjara pada bulan Juli. U Aung Thei dikatakan telah “mengaku” memiliki telpon satelit yang digunakan untuk berbicara dengan para pimpinan NLD di luar negeri. Win Ko, seorang anggota NLD dari Divisi Bago, dilaporkan dijatuhi hukuman penjara tiga tahun pada bulan Oktober karena mengumpulkan tanda tangan yang menyerukan pembebasan para pemimpin politik yang ditahan. Dia dituntut karena menjual tiket lotre ilegal.

Pengungsi Chit Thein Tun dan Maung Maung Oo diculik dari India ke Myanmar oleh sekelompok orang bersenjata yang tidak diketahui. Mereka diserahkan kepada pemerintah Myanmar dan disiksa ketika ditahan incommunicado. Mereka dijatuhi hukuman mati di sebuah pengadilan rahasia dengan tuntutan melakukan pengeboman di perbatasan Myanmar-India.

Para narapidana hati nurani dan pimpinan senior NLD Daw Aung San Suu Kyi, U Tin Oo, Daw May Win Myint dan Dr. Than Nyein, semua ditahan tanpa ada tuntutan atau pengadilan. Penahanan mereka diperpanjang dengan hukuman maksimum satu tahun. Dua orang yang disebutkan terakhir telah dikurung sejak Oktober 1997 dan ditahan melampaui batas hukuman tujuh tahun mereka yang telah lewat. Daw Aung San Suu Kyi ditahan dalam pengasingan yang semakin meningkat dan hanya diizinkan mendapat kunjungan doktersekali-sekali.

Pembebasan
Sejumlah pembebasan terjadi selama tahun 2006. Dua orang pembela HAM, U Aye Myint, seorang pengacara, dan Su Su New, yang pada bulan Oktober 2005 dikenakan hukuman penjara masing-masing selama tujuh tahun 18 bulan sehubungan dengan pelaporan adanya kerja paksa dan penyitaan tanah oleh pemerintah lokal, dibebaskan pada bulan Juni dan Juli. U Shwe Ohn, seorang tokoh politik senior Shan yang juga seorang penulis yang berumur 80an, dibebaskan dari tahanan rumah setelah waktu perintah penahanannya kedaluwarsa pada bulan Pebruari. Setidaknya dua orang anggota KNU yang telah ditahan sejak awal 1980an, dan dalam keadaan tidak sehat, dibebaskan pada bulan September dan Oktober.

Kondisi penjara
Kondisi penjara yang sudah dalam keadaan buruk makin rusak selama tahun 2006. Pemerintah memberlakukan restriksi baru tentang jumlah makanan yang boleh diterima para tahanan dari sanak keluarganya, dan mengurangi anggaran untuk makanan yang diberikan kepada pengelola penjara. Kurangnya obat-obatan di penjara dilaporkan. Kunjungan oleh ICRC (Komisi Palang Merah International) ditunda pada bulan Januari setelah ICRC menolak menerima persyaratan bahwa mereka harus ditemani para pejabat badan-badan yang berafialiasi dengan pemerintah. Antara lain karena adanya kondisi penjara yang buruk, banyak tahanan hati nurani berada dalam kondisi kesehatan buruk, termasuk Dr. Than Nyein, seorang dokter dan anggota parlemen terpilih dari NLD, yang menderita sakit liver dan keluhan-keluhan lain.

Penyiksaan dan bentuk perlakuan buruk lain
Penyiksaan dan bentuk-bentuk perlakuan buruk lain selama interogasi dan penahanan sebelum peradilan sering dilaporkan terjadi. Penyiksaan di penjara diyakini telah meningkat. Upaya para keluarga untuk menuntut ganti rugi dihadapkan pada perlawanan pejabat, pelecehan dan penekanan untuk menarik kembali pengaduan. Ko Thet Naing Oo, seorang mantan tahanan politik, dipukuli berat oleh polisi dan petugas pemadam kebakaran di Yangon pada bulan Maret dan meninggal pada hari yang sama.

Kematian dalam tahanan
Setidaknya enam orang tahanan politik meninggal di penjara. Siksaan, makanan yang buruk dan perawatan medis yang tidak memadai diyakini telah memberikan kontribusi terhadap kematian mereka. Banyak yang ditahan di penjara yang jauh dari keluarga mereka, sehingga mereka tidak bisa mendapatkan makanan dan obat-obatan yang diperlukan. Thet Win Aung, 35 tahun, seorang aktivis mahasiswa dan tahanan hati nurani meninggal di Penjara Mandalay pada bulan Oktober. Dia disiksa ketika ditangkap pada tahun 1998 dan tengah menjalani hukuman penjara 59 tahun. Thet Win Aung menderita berbagai masalah kesehatan di penjara, termasuk malaria dan sakit mental, dan pernah ditahan dalam periode yang berlarut-larut dalam kurungan pengasingan.

Kebebasan berekspresi, berkumpul secara damai dan berasosiasi
Perundang-undangan yang membatasi pelaksanaan secara damai hak kebebasan berekspresi, hak berkumpul secara damai dan hak berasosiasi terus diberlakukan dengan keras. Akses ke internet tetap dibatasi. Pemerintah memblokir banyak situs dan menempatkan pemblokiran periodik terhadap jasa e-mail internet gratis. Dari bulan April para anggota dan pendukung baik NLD maupun Liga untuk Demokrasi Bangsa Shan menjadi sasaran ancaman dan gangguan. Pertemuan-pertemuan diganggu, dan pers pemerintah secara reguler mencela dan mengancam NLD, menuduh mereka berencana menghasut untuk menciptakan kekacauan di negara itu. Pada akhir tahun ratusan anggota NLD dilaporkan oleh pers resmi telah mengundurkan diri.

Laporan/kunjungan AI
Pernyataan
• Myanmar: Pelanggaran HAM terus berlanjut atas nama keamanan nasional (AI Index: ASA 16/002/2006)
• Myanmar: Dewan Keamanan PBB harus bertindak (AI Index: ASA 16/007/2006)
• Myanmar: Ko Thet Win Aung, tahanan hati nurani, meninggal di penjara (AI Index ASA 16/015/2006)
pageUp

PAPUA NUGINI

Kepala negara: Queen Elizabeth II, diwakili oleh Paulias Matane
Kepala pemerintahan: Michael Somare
Hukuman mati: dalam praktiknya telah dihapuskan
Pengadilan Pidana Internasional: belum diratifikasi

Kasus kejahatan menggunakan kekerasan mencapai tingkat tinggi di negara tersebut. Polisi terus mendapat impunitas atas pelanggaran-pelanggaran HAM. Ada kekerasan yang bersifat endemik terhadap perempuan dan anak-anak.

Hukum dan ketertiban
Kejahatan dengan kekerasan mencapai tingkat tinggi di seluruh negeri. Pertikaian tentang tanah, kerusuhan dan kekerasan antarmasyarakat biasa terjadi. Setidaknya 70 orang diyakini tewas dalam tahun 2006 karena permusuhan yang telah berlangsung lama antara suku-suku Ulga dan Kulga di kawasan Nebilyer di Dataran Tinggi Sebelah Barat. Keadaan darurat negara, yang dideklarasikan pada bulan Agustus di Dataran Tinggi Selatan, tetap diberlakukan sampai akhir tahun. Di Bougainville, para mantan pejuang yang tetap berada di luar proses perdamaian kembali dipersenjatai, sehingga ikut menyumbang pada tingginya tingkat kejahatan bersenjata di pulau tersebut. Sebuah laporan yang ditulis oleh Komite Senjata Nasional merekomendasikan adanya reformasi untuk memberantas perkembangbiakan senjata api ilegal tetap belum dijadwalkan untuk dibahas di parlemen, setahun setelah laporan itu diajukan kepada pemerintah. Ada perubahan besar dalam kepemimpinan kepolisian. Kepercayaan publik terhadap kemampuan polisi untuk memerangi kejahatan rendah. Polisi mengeluh karena kurangnya sumber daya; namun mereka sering kelihatannya secara aktif menghindari terlibat dalam kasus-kasus lokal yang sensitif karena takut adanya pembalasan. Pengumpulan data yang dilakukan secara buruk oleh polisi, atau penuntutan yang tidak kompeten, khususnya dalam kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan, sering menganggu upaya untuk menciptakan keadilan, dan banyak kasus ditolak oleh pengadilan karena investigasi yang tidak memadai atau ditunda-tunda.

Pelanggaran oleh polisi
Ada laporan terus-menerus tentang kebrutalan polisi terhadap para tahanan, termasuk perkosaan dan bentuk-bentuk penyiksaan lain. Oleh karena tidak adanya mekanisme pertanggunggugatan yang jelas dan sistematis, petugas yang dituduh melakukan kekerasan jarang sekali diinvestigasi atau dituntut. Pemerintah juga belum merespons permintaan Pelapor Khusus PBB tentang penyiksaan pada awal tahun untuk mengunjungi negara tersebut. Walaupun pada bulan Januari dua petugas polisi telah dituntut karena menembak anak-anak sekolah yang tidak bersenjata di Provinsi Enga pada bulan Oktober 2005, polisi tetap belum memasukkan kasus-kasus tersebut ke kejaksaan umum sampai akhir tahun.

Sampai akhir tahun, tidak ada satupun dari para petugas yang dituduh terlibat dalam pemerkosaan dan perlakuan buruk lainnya terhadap para perempuan dan gadis yang ditangkap dalam razia di Three Mile Guest House di Port Moresby pada bulan Maret 2004 yang sudah menghadapi penuntutan.

Kekerasan terhadap perempuan
Kekerasan di rumah dan masyarakat mempengaruhi sebagian besar perempuan di negara tersebut. Para aktivis HAM perempuan melakukan pekerjaan penting untuk menawarkan konseling, perlindungan dan nasihat hukum kepada para korban kekerasan, dengan hanya mendapatkan sedikit bantuan atau sama sekali tidak ada bantuan dari pemerintah. Peningkatan kejahatan seksual dilaporkan terjadi setidaknya di tiga provinsi. Port Moresby, Lae dan pemukiman-pemukiman di sekitar kota-kota lainnya paling terkena.

Dalam sebuah kasus tingkat tinggi pada bulan Januari, seorang pejabat kantor gubernur dihukum 12 tahun hukuman penjara karena memperkosa. Namun hanya sedikit insiden kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan atau diinvestigasi, dan para pelakunya jarang dihukum.

Perempuan masih tetap menderita karena meluasnya pelanggaran-pelanggaran “yang berhubungan dengan ilmu sihir”. Hanya di Provinsi Chimbu saja ada sekitar 150 orang yang diyakini dibunuh setiap tahunnya karena diduga mempraktikkan ilmu tenung. Pemerintah berupaya melakukan sejumlah langkah-langkah untuk mengatasi masalah epidemik HIV/AIDS. Namun, impunitas dan sikap sosial di sekitar kekerasan terhadap perempuan menyulutkan penyebaran penyakit tersebut.

Hukuman mati
Pada bulan April, menteri kehakiman yang baru mengesampingkan kemungkinan diberlakukannya kembali eksekusi hukuman mati dan mengatakan bahwa dia akan mengusahakan penghapusan hukuman mati.

Tiga orang yang berada di bawah hukuman mati sejak tahun 1997 diperingan hukumannya menjadi hukuman seumur hidup setelah pengadilan banding menemukan bahwa hakim pengadilan membuat asumsi yang salah bahwa berdasarkan hukum dia diharuskan untuk menjatuhkan hukuman mati.

Laporan/kunjungan AI
Laporan
• Papua Nugini: Kekerasan terhadap perempuan – bisa dielakkan, tidak pernah dapat diterima! (AI Index: ASA 34/002/2006)
• Papua Nugini: Pembela HAM perempuan dalam aksi (AI Index: ASA 34/004/2006)
Kunjungan
Sebuah delegasi AI mengunjungi Port Moresby pada bulan September.
pageUp

SINGAPURA
REPUBLIK SINGAPURA
Kepala negara: S R Nathan
Kepala pemerintahan: Lee Hsien Loong
Hukuman mati: masih dipertahankan
Pengadilan Kejahatan Internasional: belum diratifikasi

Kebebasan berekspresi dan berkumpul menjadi sangat dikontrol. Orang-orang yang ditangkap pada tahun-tahun sebelumnya ditahan tanpa dituntut atau diadili di bawah Undang-undang Keamanan Internal, di tengah-tengah kekhawatiran bahwa mereka berada dalam risiko perlakuan buruk. Hukuman mati diberlakukan dan setidaknya lima orang telah dieksekusi. Pelanggar pidana dihukum dengan pukulan rotan.

Latar belakang
PAP (People’s Action Party) yang telah mendominasi kehidupan politik dan masyarakat yang lebih luas selama hampir setengah abad terpilih lagi untuk masa lima tahun pada bulan Mei. Komitmen yang dinyatakan partai itu untuk membangun masyarakat yang lebih terbuka tidak terwujud.

Restriksi terhadap kebebasan berekspresi dan berkumpul
Gugatan sipil tentang pencemaran nama baik dan tuntutan pidana digunakan atau diancamkan terhadap pengritik pemerintah, aktivis HAM, praktisi Falun Gong dan media berita asing. Restriksi yang lebih ketat terhadap beberapa penerbitan asing besar diumumkan pada bulan Agustus, supaya yang berwenang bisa melakukan tindakan penghukuman dengan lebih mudah.

Dr Chee Soon Juan, pemimpin oposisi Partai Demokratik Singapura, dinyatakan bangkrut pada bulan Pebruari ketika dia tidak bisa membayar ganti rugi sebesar 500.000 dolar Singapura (sekitar US$306.000) kepada dua pemimpin PAP ketika gugatan pencemaran nama baik tahun 2001 selesai. Sebagai orang yang bangkrut, dia dilarang untuk mengikuti pemilu. Dia dipenjara selama delapan hari pada bulan Maret karena dianggap menghina pengadilan setelah menyatakan secara publik bahwa badan peradilan kurang independen. Pada bulan Nopember dia dijatuhi hukuman lima bulan penjara karena berbicara di publik tanpa izin. Pada saat dilepaskan dia menghadapi tuntutan pidana lebih lanjut karena berbicara di publik tanpa izin dan berusaha meninggalkan negara tanpa izin. Pada bulan Agustus penerbit dan editor Far Eastern Economic Review dituntut melakukan perusakan nama baik sehubungan adanya artikel yang memihaknya.

J B Jeyaretnam, bekas pimpinan oposisi Partai Buruh, tidak berhasil dalam pengadilan bandingnya untuk menggugat kebangkrutan yang dijatuhkan kepadanya pada tahun 2001 setelah adanya serangkaian tuntutan perusakan nama baik yang bermotivasi politik. Dia tetap tidak bisa mengajukan diri dalam pemilihan umum.

Penulis Lee Kin Mun diskors oleh koran milik pemerintah Today setelah menuliskan artikel mengkritik tentang biaya hidup di Singapura.

Dua praktisi Falun Gong dihukum karena melakukan protes ilegal di luar Kedutaan Cina dan dihukum penjara masing-masing 15 hari dan 10 hari pada bulan Nopember.

Sembilan praktisi Falung Gong dituntut karena berkumpul secara tidak sah untuk membagikan selebaran.

Jaya Gibson, seorang wartawan Inggris dan praktisi Falun Gong, ditolak masuk Singapura.

Pemerintah membatasi keaktifan domestik maupun asing yang berhubungan dengan sebuah pertemuan Bank Dunia dan IMF (International Monetary Fund) di Singapura pada bulan September, yang menimbulkan kritikan dari seluruh dunia, termasuk dari kedua lembaga tersebut.

Penahanan tanpa penuntutan atau pengadilan
Sekitar 34 orang tetap berada dalam tahanan tanpa dituntut atau diadili di bawah Undang-undang Keamanan Internal. Pihak yang berwenang mengklaim bahwa orang-orang tersebut terlibat dalam kelompok-kelompok Islam militan dan mengancam keamanan Singapura. Tujuh tahanan dilaporkan telah dibebaskan setelah bekerja sama dengan yang berwenang dan menanggapi dengan baik terhadap “rehabilitasi”. Pada bulan Pebruari Wakil Perdana Menteri Wong Kan Seng dilaporkan mengatakan bahwa perlakuan terhadap para tahanan seperti itu memang bukanlah “seperti dijamu dalam sebuah pesta ” tetapi dia menyangkal bahwa mereka telah disiksa.

Penentang wajib militer
Setidaknya delapan orang penentang wajib militer dimasukkan penjara, dan 12 lainnya masih dalam hukuman selama tahun 2006. Mereka semua merupakan anggota kelompok keagamaan Saksi Jehovah yang dilarang. Tidak ada tindakan untuk menawarkan jalan alternatif untuk wajib militer.

Hukuman mati dan hukuman badan
Setidaknya lima orang dieksekusi, dua pada bulan Juni setelah dihukum karena penjualan obat terlarang, yang lainnya pada bulan Nopember setelah dihukum karena pembunuhan. Hukuman mati dijatuhkan setidaknya terhadap lima orang. Adanya tahanan asing yang menghadapi hukuman mati meningkatkan sorotan internasional tentang tingginya angka eksekusi di Singapura. Pelapor Khusus PBB tentang eksekusi hukuman mati yang ekstrayudisial, sumir atau semena-mena menyatakan keprihatinannya tentang eksekusi di Singapura serta menyerukan untuk diakhirinya hukuman mati terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan obat terlarang. Dia berargumen bahwa hukuman mati wajib merupakan pelanggaran atas standar-standar hukum internasional. Pada bulan Januari, Masyarakat Hukum Singapura mengatakan akan menjalankan “peninjauan dengan wawasan terbuka tentang isu-isu hukum” yang berhubungan dengan hukuman mati. Masih ada orang yang dihukum dengan pukulan rotan di sepanjang tahun, termasuk seorang anak laki-laki berumur 16 tahun yang dituduh mencuri dan dinilai tidak cocok untuk ikut pelatihan reformatif.
pageUp

THAILAND
KERAJAAN THAILAND
Kepala negara: Raja Bhumibol Adulyadej
Kepala pemerintahan: Surayud Chulanont (menggantikan Thaksin Shinawatra pada bulan Oktober)
Hukuman mati: masih dipertahankan
Pengadilan Pidana Internasional: ditandatangani

Setelah terjadinya kudeta militer tanggal 19 September, para pemimpin kudeta mencabut Konstitusi 1997 dan mengeluarkan dekrit untuk memberlakukan undang-undang keadaan darurat serta membatasi hak-hak kebebasan berekspresi, berasosiasi dan berkumpul. Undang-undang keadaan darurat dicabut dari 41 provinsi pada bulan Desember, tetapi tetap berlaku di 35 provinsi perbatasan. Kekerasan terus berlanjut di provinsi-provinsi bagian selatan yang mayoritas berpenduduk Muslim. Kelompok-kelompok bersenjata mengebom, memenggal kepala atau menembak penduduk sipil yang beragama Islam dan Budha, termasuk para biksu, guru dan anggota pasukan keamanan. Pihak yang berwenang secara semena-mena menahan orang dan gagal menginvestigasi pelanggaran-pelanggaran HAM. Dua orang pembela HAM tewas dan yang lainnya, khususnya di daerah selatan, berisiko diintimidasi, diancam dan diserang. Penyiksaan dan perlakuan buruk terus dilaporkan. Hampir 900 orang tetap berada di bawah hukuman mati. Namun tidak diketahui adanya eksekusi yang dilakukan. Para buruh migran tidak bisa menjalankan hak-hak buruh dasar mereka. Para pencari suaka suku Hmong dipaksa oleh yang berwenang untuk kembali ke Laos.

Latar belakang
Demonstrasi massal di Bangkok memprotes pemerintahan Perdana Menteri Thaksin Shinawatra dimulai bulan Pebruari dan terus berlanjut selama beberapa bulan. Para pengunjuk rasa mengecam dugaan keras adanya kejanggalan finansial yang menyebar luas selama masa pemerintahannya. Thaksin Shinawatra minta diadakan pemilu pada bulan April, yang dimenangkan oleh partainya Thai Rak Thai dan diboikot oleh sebagian besar partai oposisi. Hasil pemilu dibatalkan pada bulan Mei oleh Pengadilan Konstitusional dan pemilu baru dijadwalkan akan dilangsungkan pada bulan Nopember. Pada bulan September Thaksin Shinawatra digeser dari kekuasaan ketika dia sedang berada di luar negeri oleh Dewan untuk Reformasi Demokratik atau CDR, yang dipimpin oleh Panglima Angkatan Darat Sondhi Boonyaratkalin, dalam sebuah kudeta tak berdarah. Konstitusi 1997 dibatalkan, diganti dengan peraturan sementara, yang menjadi dasar perancangan sebuah konstitusi baru, referendum dan pemilu, yang diumumkan pada bulan Oktober. Sesudah kudeta, empat pejabat pemerintahan lama yang tergusur ditahan sebentar. Pada bulan Oktober, CDR menunjuk Jendral Surayud Chulanont sebagai Perdana Menteri Interim dan menganti nama menjadi Dewan untuk Keamanan Nasional, yang memegang kekuasaan pokok pengambil keputusan atas penunjukan pejabat-pejabat pemerintah, termasuk Majelis Legislatif Nasional (badan pembuatan undang-undang sementara dan dalam proses penyusunan konstitusi. Pada bulan Desember serangan bom terkoordinasi di Bangkok menyebabkan kematian tiga orang dan melukai 40 orang lainnya. Tidak ada yang menyatakan bertanggung jawab.

Perkembangan hukum
Pasal tiga Konstitusi Interim menyatakan bahwa “martabat manusia, hak, kebebasan dan kesetaraan… demikian juga kewajiban-kewajiban internasional Thailand yang ada” harus dilindungi, tetapi tidak diperinci hak yang mana dan bagaimana hak-hak tersebut akan dilindungi. Pengumuman CDR 10 menempatkan pembatasan-pembatasan kepada pada media; sekitar 300 stasiun radio komunitas ditutup dan sejumlah situs internet diblokir. Pengumuman 15 melarang partai-partai politik untuk mengadakan pertemuan atau menjalankan kegiatan politik lain. Pengumuman tujuh melarang pertemuan-pertemuan politik yang terdiri lebih dari lima orang. Pada bulan Nopember pemerintah mengumumkan akan mencabut larangan tersebut, tetapi tidak jelas apakah larangan itu secara resmi dicabut. Pasukan keamanan tidak mengambil tindakan apapun terhadap para demonstran. Dekrit Keadaan Darurat, yang diumumkan oleh kabinet pada bulan Juli 2005, tetap berlaku di tiga provinsi bagian selatan yang kebanyakan berpenduduk orang Islam. Ketetapan-ketetapannya adalah termasuk penahanan tanpa penuntutan atau pengadilan sampai dengan 30 hari, bentuk-bentuk lain penahanan administratif, dan penggunaan pusat-pusat penahanan tidak resmi.

Konflik di selatan
Sekitar 1900 orang terbunuh dalam tiga tahun terakhir karena kekerasan yang terus menerus terjadi di Provinsi Songkla, Pattani, Yala dan Narathiwat di bagian selatan. Penembakan dari mobil, pemboman dan pemenggalan kepala oleh kelompok-kelompok bersenjata terus berlanjut hampir setiap hari sepanjang tahun. Kelompok-kelompok bersenjata yang bertanggung jawab tidak mengidentifikasikan diri mereka. Pemerintahan baru mengumumkan perubahan besar kebijakan politik menuju pemecahan krisis secara damai. Walaupun demikian kekerasan oleh para pemberontak tetap berlanjut. Pada bulan Januari penemuan 300 mayat yang tidak teridentifikasi di kuburan-kuburan yang tidak bernama diumumkan di tengah-tengah adanya dugaan bahwa sebagian mungkin merupakan korban penghilangan paksa. Menurut pernyataan pemeriksaan forensik awal sebagian tidak meninggal karena sebab-sebab alamiah. Identifikasi forensik terhadap mayat-mayat tersebut belum selesai pada akhir tahun.

Pada bulan Juni Komisi Rekonsiliasi Nasional, yang ditunjuk oleh pemerintahan Thaksin Shinawatra pada tahun 2005 untuk membantu menyelesaikan krisis di selatan, menyerahkan laporan akhirnya. Rekomendasi-rekomendasinya termasuk menjadikan dialek lokal yang disebut Bahasa, yang digunakan kaum Muslim, sebagai bahasa kerja. Di bawah ketetapan Dekrit Keadaan Darurat, sejumlah orang ditahan selama 30 hari tanpa dituntut atau diadili di Sekolah Pelatihan Polisi Yala dan di kamp-kamp militer. Mereka tidak diberi akses untuk bisa berhubungan dengan pengacara, dan sebagian disiksa atau jika tidak disiksa maka diperlakukan secara buruk selama interogasi. Pada bulan Nopember pihak yang berwenang mengumumkan bahwa mereka akan berhenti menggunakan “daftar hitam” yang telah digunakan sebagai dasar untuk menangkap orang atau memaksa mereka untuk menghadiri kamp-kamp penginapan di fasilitas-fasilitas militer selama satu sampai empat minggu, yang menjadi penahanan yang semena-mena.

Pada bulan Oktober pemerintah mendirikan kembali Pusat Pemerintahan Provinsi-Provinsi Perbatasan Bagian Selatan yang dihapus oleh Thaksin Shinawatra pada tahun 2002, sebagai upaya koordinasi pemerintah untuk memadamkan kekacauan di selatan. Pada awal Nopember Perdana Menteri Baru, Jendral Surayud Chulannot, di depan umum meminta maaf atas tewasnya 85 orang Muslim yang disebabkan oleh pasukan keamanan pada saat demonstrasi-demonstrasi bulan Oktober 2004 di kantor polisi Tak Bai di Provinsi Narathiwat, di selatan negara itu. Namun tidak ada personel keamanan yang dibawa ke pengadilan sehubungan dengan kematian tersebut. Jaksa Agung mengumumkan bahwa kasus terhadap 58 orang pemrotes yang dituntut karena melakukan pertemuan ilegal dan menyebabkan adanya gangguan umum setelah adanya demonstrasi-demonstrasi akan dibatalkan. Pengadilan juga memerintahkan kompensasi harus diberikan kepada keluarga dari 78 pemrotes yang tewas terdesak-desak ketika diangkut dalam truk-truk tentara dari tempat demonstrasi. Namum mereka menandatangani perjanjian bahwa mereka tidak akan menuntut dalam bentuk ganti rugi yang lain apa pun. Sebuah perkara pengadilan yang lebih lanjut tentang kompensasi yang diajukan oleh keluarga dari tujuh korban lainnya ditunda pada akhir tahun. Pada bulan Oktober, Muhammad Dunai Tanyeeno, pemimpin desa Narathiwat yang membantu para korban Tak Bai tahun 2004 (lihat di atas), yang mencari akses untuk mendapat keadilan, mati ditembak setelah mencoba membawa beberapa korban untuk bertemu Komandan Keempat Angkatan Darat (yang bertanggung jawab untuk wilayah selatan Thailand).

Pelanggaran oleh kelompok-kelompok bersenjata
Pada bulan September, lima orang tewas dalam serangkaian peledakan bom di Hat Yai, Provinsi Songkla, yang dilakukan oleh pemberontak. Pada bulan Oktober para pemberontak memenggal kepala seorang buruh migran Burma di Provinsi Pattanidan pada bulan Desember mereka menembak mati dua orang guru dan kemudian membakar jasad mereka.

Pada bulan Nopember, setelah dua orang penduduk desa lokal terbunuh dan rumah-rumah dibakar, yang dilaporkan dilakukan oleh pemberontak, lebih dari 200 orang yang sebagian besar penduduk sipil beragama Budha dari Kabupaten Bannag Sata dan Than Tho, Provinsi Yala, mencari perlindungan di sebuah kuil Buddha. Juga pada bulan Nopember beberapa biksu Buddha di Provinsi Narathiwat menangguhkan perjalanan keliling mereka ke desa-desa untuk meminta sedekah karena takut ada serangan. Sekolah-sekolah di banyak kabupaten di bagian selatan ditutup karena alasan keamanan.

Penyiksaan dan perlakuan buruk
Pada bulan Desember Charnchai Promthongchai meninggal dalam tahanan di Provinsi Mae Hong Son setelah dilaporkan dipukuli sampai tewas oleh tentara.

Impunitas
Bagian 17 dari Dekrit Keadaan Darurat memberikan hak kekebalan dari pertanggungjawaban pidana dan sipil, dan juga dari tindakan pendisiplinan, kepada para petugas yang bertindak di bawah dekrit tersebut. Tidak seorang pun dibawa ke pengadilan karena penggunaan kekuatan yang berlebihan dan kemungkinan eksekusi ekstrayudisial ketika pasukan keamanan menembaki kelompok-kelompok Muslim bersenjata pada bulan April 2004, yang menewaskan lebih dari 100 orang. Penembakan tersebut merupakan pembalasan dendam terhadap serangan oleh kelompok-kelompok bersenjata kepada fasilitas-fasilitas pemerintah, yang menewaskan lima orang anggota pasukan keamanan. Pasal 37 Konstitusi Interim memberikan kekebalan hukum kepada para pimpinan CDR dan mereka yang diperintahkan oleh para pemimpin tersebut untuk “menjatuhkan hukuman dan tindakan-tindakan administratif lain”.

Pada bulan Januari, seorang petugas polisi dinyatakan bersalah karena memaksa Somchai Neelapaijit, seorang pengacara HAM Muslim, masuk ke dalam mobilnya pada bulan Maret 2004 di Bangkok. Sejak itu Somchai Neelapaijit tidak pernah terlihat atau terdengar lagi. Petugas polisi tersebut dihukum penjara tiga tahun; namun dia dibebaskan dengan jaminan dan kembali ke pekerjaannya. Penghilangan paksa terhadap lebih dari 20 orang sejak meningkatnya kekerasan di selatan tidak diinvestigasi dengan semestinya oleh polisi. Pada bulan Nopember Menteri Kehakiman mengumumkan bahwa mereka akan menginvestigasi sejumlah pembunuhan terhadap lebih dari 2.500 orang selama “perang obat terlarang” tahun 2003 serta meminta para keluarga korban untuk mengajukan kasus mereka.

Pengungsi dan migran
Pada bulan Nopember, 53 pencari suaka suku Hmong dipaksa kembali ke Laos dari Provinsi Nong Khai. Sekitar 7.000 pencari suaka Lao Hmong tetap berada di kamp di Provinsi Phetchabun dalam kondisi buruk. Sekitar 400 orang, termasuk anak-anak, ditahan di beberapa fasilitas penahanan juga dengan kondisi yang buruk.

Kamp-kamp di perbatasan Thai-Myanmar menampung sekitar 150.000 pengungsi. Sejak tahun 2004 lebih dari 24.000 pengungsi Burma dimukimkan kembali di negara ketiga. Sekitar 740.000 buruh migran Burma memperbaharui kembali izin pendaftaran mereka dengan pemerintah, namun puluhan ribu yang lain bekerja secara ilegal.

Laporan/kunjungan AI
Laporan
• Thailand: “Bila Anda ingin perdamaian, bekerjalah untuk keadilan” (AI Index: ASA 39/001/2006)
Kunjungan
Delegasi AI berkunjung ke Thailand pada bulan Juli dan Desember.
pageUp

TIMOR-LESTE
REPUBLIK DEMOKRATIK TIMOR-LESTE
Kepala negara: Kay Rala Xanana Gusmão
Kepala pemerintahan: José Manuel Ramos-Horta (menggantikan Mari Bim Amude Alkatiri pada bulan Juli)
Hukuman mati: dihapuskan bagi semua kejahatan
Pengadilan Pidana Internasional: diratifikasi

Kekerasan meletus pada bulan April dan Mei, setelah sekitar 600 tentara dipecat dari angkatan bersenjata. Sekitar 38 orang tewas dan sekitar 150.000 orang mengungsi saat mereka melarikan diri dari pertikaian. Pengadilan dan angkatan kepolisian tetap merupakan institusi yang lemah. Impunitas masih berlanjut untuk pelanggaran-pelanggaran HAM yang dilakukan sehubungan dengan referendum kemerdekaan tahun 1999.

Latar belakang
Misi satu tahun kantor PBB di Timor-Leste diperpanjang dari bulan Mei sampai Agustus setelah terjadi kerusuhan pada bulan April dan Mei. Kantor tersebut digantikan oleh Misi Integrasi PBB di Timor-Leste, yang mendapat mandat untuk menciptakan stabilitas dan mendukung pemilu nasional pada tahun 2007. Misi tersebut termasuk mencakup sampai dengan 1.608 personel polisi dalam komponen penjaga perdamaian sipil. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang baru yang mulai berlaku pada bulan Januari menegakkan jaminan untuk adanya hak-hak tersangka.

Kekerasan, pembunuhan dan pengungsian
Pada bulan Maret, sekitar 600 tentara, yang berarti lebih dari sepertiga angkatan bersenjata, dibebastugaskan setelah memprotes tentang diskriminasi dan kondisi kerja yang buruk. Konfrontasi menggunakan kekerasan antara para prajurit yang dipecat bersama pendukungnya, angkatan bersenjata dan polisi, meletus sepanjang April dan Mei di ibukota, Dili. Diperkirakan 38 orang tewas dan sekitar 150.000 orang harus mengungsi. Pada bulan Mei, sebuah pasukan perdamaian internasional yang terdiri dari pasukan dari Australia, Malaysia, Selandia Baru dan Portugal didatangkan.

Pada bulan Oktober, sebuah Komisi Penyelidikan Khusus PBB yang independen mendapati bahwa kekerasan merupakan “ekspresi dari masalah-masalah yang telah berakar dalam yang melekat dalam lembaga-lembaga Negara yang rapuh dan tak adanya supremasi hukum”. Komisi tersebut merekomendasikan adanya penuntutan terhadap beberapa orang, termasuk dua mantan menteri, oleh karena penggunaan dan pemindahan senjata secara tidak sah, dan terhadap para pemimpin utama pemberontakan, serta untuk diadakannya investigasi lebih lanjut terhadap bekas Perdana Menteri Mari Alkatiri yang dituduh memainkan peran dalam mempersenjatai penduduk sipil secara ilegal. Pemerintah menyetujui adanya sebuah program untuk membangun kembali angkatan kepolisian nasional yang terpecah di Dili pada bulan Mei.

Penyaringan ketat terhadap semua personel polisi yang berbasis di Dili yang masih ada, sebagai prasyarat untuk kembali bekerja dimulai pada bulan September. Kekerasan secara sporadis terus berlanjut sepanjang tahun 2006, termasuk pembakaran dan pelemparan terhadap rumah-rumah. Kekerasan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok yang tak teridentifikasi dilaporkan terjadi di sekitar kamp-kamp bagi mereka yang harus mengungsi. Pertikaian antara kelompok-kelompok mengakibatkan beberapa orang tewas. Pada akhir tahun, banyak dari mereka yang mengungsi masih tinggal di tempat penampungan sementara.

Kebebasan berekspresi dan berkumpul
Undang-undang tentang Berkumpul dan Berdemonstrasi, yang diadopsi pada bulan Januari, berisi ketetapan-ketetapan yang bisa menghambat hak-hak berkumpul dan berdemonstrasi dengan damai. Sebuah Undang-undang Hukum Pidana yang baru, yang direncanakan akan diberlakukan pada bulan Januari, ditarik untuk direvisi karena adanya kritikan secara meluas terhadap ketetapan-ketetapan yang menghambat kebebasan berekspresi. Undang-undang tersebut memberikan sampai tiga tahun penjara apabila dianggap menghina seorang tokoh publik.

Pelanggaran HAM di masa lalu
Baik pemerintah Timor-Leste maupun Indonesia menolak upaya lebih lanjut untuk membawa seluruh pelaku pelanggaran kejahatan serius di Timor-Leste tahun 1999 ke pengadilan. Pemerintah gagal mempertimbangkan laporan Komisi nasional tentang Penerimaan, Kebenaran dan Rekonsiliasi, yang diberikan Presiden kepada Parlemen pada bulan November 2005.

Komisi Kebenaran dan Persahabatan yang didirikan bersama oleh Indonesia dan Timor-Leste untuk mendokumentasikan kejahatan-kejahatan yang dilakukan tahun 1999 dan untuk mensosialisasikan rekonsiliasi, mulai bekerja. Kemampuan yang dimandatkan kepada Komisi ini untuk merekomendasikan pengampunan bagi para pelaku pelanggaran HAM besar dikritik secara luas. Pada bulan Juli, Sekjen PBB menyampaikan sebuah laporan baru tentang keadilan dan rekonsiliasi bagi Timor-Leste. Laporan tersebut dipersiapkan sebagai jawaban terhadap permintaan Dewan Keamanan PBB kepada Sekjen PBB untuk meninjau laporan Komisi Ahli sebelumnya dengan “sebuah pendekatan yang praktis bisa dilakukan”, yang akan mempertimbangkan pandangan-pandangan pemerintah Timor-Leste dan Indonesia. Laporan tersebut merekomendasikan sebuah program bantuan PBB baru untuk memasukkan pembentukan sebuah tim yang berpengalaman guna menyelesaikan penyidikan yang belum selesai atas kejahatan-kejahatan berat yang dilakukan pada tahun 1999 serta memperkuat kapasitas sistem pengadilan nasional untuk menuntut para pelakunya.
pageUp

VIET NAM
REPUBLIK SOSIALIS VIETNAM
Kepala negara: Nguyen Minh Triet (menggantikan Tran Duc Luong pada bulan Juni)
Kepala pemerintahan: Nguyen Tan Dung (menggantikan Phan Van Khai pada bulan Juni)
Hukuman mati: masih dipertahankan
Pengadilan Pidana Internasional: belum diratifikasi

Pembatasan kebebasan berekspresi dan berasosiasi tetap berlanjut. Para jemaat gereja yang tidak sah yang dipandang sebagai oposan kebijakan negara menghadapi gangguan. Disiden yang menggunakan internet diganggu, diancam dan dipenjara. Kelompok-kelompok kecil etnis minoritas Montagnards masih harus terus melarikan diri dari pelanggaran HAM di Dataran Tinggi Pusat dan mencari suaka di negara tetangga Kambodja; setidaknya 250 orang tetap berada di penjara setelah dihadapkan ke pengadilan yang tak adil di Vietnam. Walaupun ada permohonan untuk membatasi cakupan hukuman mati, setidaknya 36 hukuman mati dan 14 eksekusi dilaporkan.

Latar belakang
Pada bulan Pebruari Partai Komunis Vietnam (CPV) yang berkuasa untuk pertama kalinya mengundang komentar publik tentang rancangan Laporan Politik sebelum diadopsi di kongres nasional partai itu. Laporan tersebut menggaris bawahi pedoman dan kebijakan bagi pembangunan nasional, pengembangan partai dan negara sosialis yang berasas hukum sampai tahun 2010. Pada bulan April, kongres memilih komite politburo pusat yang baru.

Perubahan besar susunan kepemimpinan pemerintah terjadi pada bulan Juni, yang menghasilkan penunjukan Presiden, Perdana Menteri dan Ketua Majelis Nasional baru. Kekhawatiran publik tentang skandal-skandal korupsi meningkat, khususnya yang melibatkan para pejabat senior di Kementerian Transportasi dan para pejabat polisi. Empat pengampunan (amnesti) terhadap para narapidana menyebabkan dibebaskannya 19.914 tahanan, termasuk dua tahanan hati nurani. Ketua Tertinggi Kelompok Budha Bersatu Vietnam yang telah dilarang, Thich Huyen Quang, 87 tahun, yang berada dalam pengasingan selama 24 tahun di provinsi-provinsi terpencil, diperbolehkan pergi ke Ho Chi Minh City untuk mendapatkan perawatan medis dan untuk beristirahat sebentar di Pagoda Giac Hoa di sana. Wakilnya, Thich Quang Do, 77 tahun, mendapatkan Hadiah Rafto dari Norwegia pada bulan Nopember untuk “keberanian dan ketekunannya selama tiga dekade sebagai oposan damai”.

Hubungan internasional
Negosiasi perdagangan menjadi fokus utama selama tahun tersebut. Vietnam menjadi tuan rumah pertemuan Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik atau APEC, yang berpuncak pada pertemuan puncak para pemimpin ekonomi termasuk Presiden Amerika Serikat Bush untuk pertama kalinya pada bulan Nopember. Selama kurun waktu tersebut, gangguan dan ancaman terhadap para disiden terkemuka meningkat dan dibuat upaya untuk menjamin bahwa mereka tidak bisa bertemu atau berbicara dengan tamu asing. Kongres AS memberi suara untuk menganugerahkan Hubungan Dagang Normal Permanen (Permanent Normal Trade Relations) pada bulan Desember. Negosiasi-negosiasi untuk masuk ke dalam Organisasi Perdagangan Dunia diselesaikan pada bulan Nopember.

Pembatasan terhadap kebebasan berekspresi dan Internet
Para disiden politik, termasuk mereka yang menggunakan internet untuk berbicara tentang HAM, demokrasi dan perubahan politik, diganggu, diancam dan dipenjara di bawah perundangan tentang keamanan nasional. Pihak yang berwenang meningkatkan usaha untuk memperketat kontrol terhadap internet melalui regulasi baru, pemantauan oleh para pemilik kafe internet dan penyelenggara jasa internet, dan melalui penyaringan dan pemblokiran situs internet.

Walaupun ada hambatan-hambatan tersebut, pada bulan April para aktivis meluncurkan petisi online yang ditandatangani oleh 118 aktivis demokrasi yang menyerukan tentang perubahan politik secara damai serta penghormatan terhadap HAM. Gerakan pro-demokrasi melalui internet ini kemudian dikenal sebagai Kelompok 8406 atau Blok 8406. Sekitar 2.000 orang lagi menandatangani petisi tersebut. Beberapa penandatangan pertama kemudian menghadapi gangguan, interogasi, pembatasan gerakan dan penyitaan komputer karena berupaya mempublikasikan sebuah buletin bernama To Do Dan Chu (Kebebasan dan Demokrasi).

Truong Quoc Huy, 25 tahun, ditangkap bersama dua saudara laki-lakinya dan seorang perempuan muda pada bulan Oktober 2005 setelah berpartisipasi dalam sebuah chatroom (ruang berbincang) yang dituanrumahi oleh situs web PalTalk yang berjudul “Suara rakyat di Vietnam dan di Luar Negeri”. Dia ditahan incommunicado selama sembilan bulan sampai pembebasannya pada bulan Juli. Setelah pembebasannya, dia secara terbuka mendukung Blok 8406 dan ditangkap kembali di sebuah kafe internet di Ho Chi Minh City pada bulan Agustus setelah melakukan log masuk ke situs PalTalk. Dia dilaporkan telah didakwa menggunakan Pasal 88 Undang-undang Hukum Pidana karena “melakukan propaganda menentang Republik Sosialis Vietnam”.

Disiden internet Nguyek Vu Binh yang ditangkap pada bulan September 2002 dan dihukum tujuh bulan penjara tetap berada di penjara sampai akhir tahun. Dr. Pham Hong Son dan Nguyen Khac Toan dibebaskan dari penjara karena diberi pengampunan atau amnesti saat menjalani tiga tahun “masa percobaan”, yang meliputi interogasi, restriksi ketat atas kebebasan bergerak, berasosiasi dan berekspresi.

Dataran Tinggi Tengah/Montagnards
Pelanggaran HAM terhadap etnik minoritas Montagnards di Dataran Tinggi Tengah terus berlanjut. Hal ini mencakup pula restriksi terhadap gerakan dan pemaksaan terhadap umat Kristen yang menjadi anggota gereja yang tidak diakui pemerintah untuk meninggalkan agama mereka. Laporan-laporan tentang penangkapan dan perlakuan buruk terus berlanjut. Lebih dari 250 orang Montagnards yang dijatuhi hukuman penjara dalam waktu panjang sehubungan dengan protes-protes tahun 2001 dan 2004 sekitar kepemilikan tanah dan kebebasan beragama tetap dipenjara.

Pada bulan April, dua orang mahasiswa Montagnards dilaporkan ditangkap dan ditahan selama 18 hari di sebuah penjara distrik di Provinsi Dak Lak, tempat mereka diinterogasi dan dipukuli oleh polisi. Kelompok-kelompok kecil orang Montagnards tersebut berupaya mencari suaka di negara tetangga, Kambodja, di mana situasi mereka berbahaya. MOU (Memorandum of Understanding) antara Vietnam, Kambodja dan badan pengungsi PBB, UNHCR, yang ditandatangani pada bulan Januari 2005 untuk menyelesaikan masalah pencari suaka masih tetap ada. Namun tampaknya MOU tersebut telah dilanggar oleh pemerintah Vietnam, dengan adanya laporan bahwa dalam sejumlah kasus orang-orang yang kembali dari Kambodja ke Vietnam di bawah MOU tersebut ditahan, diinterogasi dan diperlakukan buruk .

Pada bulan Juni, enam anggota kelompok etnis E De dan M’nong dijatuhi hukuman penjara antara tiga dan tujuh tahun dengan dakwaan melanggar “kebijakan kesatuan nasional” serta mengorganisasi migrasi ilegal. Mereka dituduh menghasut orang untuk mengadakan kekacauan publik serta membantu yang lainnya untuk lari ke Kambodja.

Hukuman mati
Pada bulan Pebruari Kementerian Keamanan Umum mengusulkan pembatasan cakupan hukuman mati. Sebuah proposal yang diajukan untuk dipertimbangkan komisi reformasi yudisial pusat merekomendasikan bahwa kejahatan ekonomi seperti penipuan dan penggelapan, penyelundupan, pemalsuan dan penyogokan seharusnya tidak lagi dijatuhi hukuman mati. Dilaporkan bahwa hal ini bisa mengurangi jumlah pelanggaran yang bisa dikenakan hukuman mati dari 29 menjadi 20. Beberapa diskusi yang dilakukan oleh pembuat peraturan dilakukan di Majelis Nasional. Namun sampai akhir tahun proposal tersebut belum menjadi undang-undang. Setidaknya lima perempuan dan enam laki-laki yang dihukum karena kejahatan ekonomi diyakini tetap berada dalam penantian hukuman mati.

Menurut pemantau media, setidaknya 36 hukuman mati telah dijatuhkan dan 14 eksekusi dilakukan, termasuk kepada lima perempuan, mayoritas karena pelanggaran penjualan obat terlarang. Diyakini bahwa jumlah sebenarnya jauh lebih tinggi dari itu. Klasifikasi statistik hukuman mati sebagai sebuah “rahasia negara” mencegah adanya pelaporan yang lengkap dan transparan. Phung Long That, mantan kepala bagian investigasi antipenyelundupan departemen bea cukai Ho Chi Minh City dieksekusi oleh satu regu penembak pada bulan Maret. Dia dijatuhi hukuman mati pada bulan April 1999 setelah divonis bersalah menerima sogokan dan menyelundupkan barang seharga US$70 juta.

Laporan/kunjungan AI
Laporan
• Republik Sosial Vietnam: Duong Quang Tri – Dijatuhi hukuman mati karena melakukan penipuan (AI Index: ASA 41/004/2006)
• Republik Sosial Vietnam: Jaring yang makin mengetat – penindasan dan penyensoran berbasis situs web. (AI Index: ASA 41/008/2006)
pageUp

Bahasa Indonesia

AI Laporan Tahunan 2007 - Gambaran Umum Negara Negara Asia Tenggara Dan Australitahun 2006